Papua60detik – Reses Tahap II Tahun 2025 yang dilakukan oleh Anggota DPRK Mimika, Mariunus Tandiseno, menjadi ruang bagi masyarakat Distrik Wania untuk menyuarakan berbagai persoalan mendasar yang mereka hadapi.

Reses yang digelar di Jalan Yos Sudarso, Timika, Kamis (9/10/2025) itu berlangsung hangat dan penuh aspirasi dari warga.

Dalam dialog terbuka tersebut, sejumlah warga menyoroti buruknya sistem drainase, kondisi jalan lingkungan yang rusak parah, hingga minimnya penerangan di setiap lorong.

Masalah ini dianggap sudah berlangsung lama tanpa penanganan serius, sehingga menimbulkan dampak langsung terhadap kenyamanan dan keselamatan warga, terutama saat musim hujan.

“Kalau hujan, air naik sampai halaman rumah. Parit tidak berfungsi karena tertutup sampah dan lumpur. Kami butuh normalisasi sungai dan saluran air,” ungkap seorang warga.

Menanggapi keluhan tersebut, Mariunus Tandiseno menegaskan komitmennya memperjuangkan program perbaikan drainase dan normalisasi sungai di Distrik Wania.

Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan setelah pembangunan dilakukan.

“Saya akan dorong dinas terkait agar program normalisasi sungai dan perbaikan jalan bisa dimasukkan dalam perencanaan tahun depan. Tapi saya juga berharap, setelah itu masyarakat ikut menjaga kebersihan dan tidak buang sampah sembarangan,” ujar Mariunus.

Selain persoalan drainase, warga juga meminta perhatian terhadap kerusakan jalan di wilayah Kamoro Jaya, belakang SMA Negeri 1, hingga kawasan Inauga, yang dinilai sudah tidak layak dilalui kendaraan.

Menurut warga, kondisi itu sangat kontras dengan posisi Wania sebagai salah satu kawasan padat penduduk yang berada di pusat kota Timika.

“Wania ini kan wilayah kota, tapi seperti tidak diperhatikan. Jalan banyak yang rusak, lampu lorong juga mati. Malam hari jadi rawan sekali,” keluh warga lainnya.

Dalam kesempatan itu, aspirasi lain yang ikut mencuat adalah soal ketidakmerataan penerima bantuan pendidikan, khususnya Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Beberapa warga menilai masih banyak keluarga kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat, sementara penerimanya justru berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas.

Menanggapi hal ini, Mariunus menyebut akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan berkoordinasi bersama dinas teknis dan perwakilan DPR RI dari Papua Tengah, agar mekanisme pendataan program KIP bisa lebih tepat sasaran.

“Kita akan kawal supaya kebijakan pusat ini benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan, bukan yang mampu,” tutup Mariunus. (Faris)