Papua60detik – Anggota DPRK Mimika dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Benyamin Sarira Reses Tahap II Tahun 2025 di Jalan Torabika, Distrik Mimika Baru, Sabtu (11/10/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Benyamin tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga menyalurkan sejumlah bantuan langsung kepada warga dan kelompok masyarakat.

Adapun bantuan yang disalurkan meliputi alat pertanian bagi kelompok tani, kursi untuk rumah ibadah (gereja), sound system, serta paket sembako bagi warga sekitar. Bantuan tersebut disambut antusias oleh masyarakat yang hadir dalam kegiatan reses tersebut.

Selain penyaluran bantuan, masyarakat juga menyampaikan berbagai keluhan dan harapan mereka kepada wakil rakyat dari Fraksi PKB itu, terutama terkait persoalan infrastruktur dan kebutuhan dasar di wilayah Torabika.

Salah satu warga, Matias Mayau, mengungkapkan persoalan pembangunan pemukiman yang belum diikuti dengan pembangunan jembatan yang layak. Menurutnya, kondisi jembatan yang ada saat ini sudah tidak aman untuk dilalui.

“Ada pemerintah bangun pemukiman, tapi jembatan belum dibangun. Jembatan yang ada sekarang sudah tidak layak. Jalan tani juga sudah direncanakan untuk dibangun, tapi kami minta bapak kawal supaya tidak dialihkan ke tempat lain,” ujar Matias.

Warga lainnya, Putrika, menyampaikan keluhan soal kondisi jalan di lorong Torabika yang kerap tergenang air setiap kali hujan turun.

“Kami punya jalan di lorong Torabika setiap hujan selalu tergenang. Kami berharap ada perhatian agar bisa diperbaiki,” katanya.

Sementara itu, Margareta Heatubun menyampaikan dua aspirasi utama, yaitu harapan agar air bersih bisa masuk ke lorong Torabika, serta pembangunan posyandu sebagai fasilitas kesehatan dasar bagi warga setempat.

“Kami harap air bersih bisa masuk ke lorong kami, dan juga ada pembangunan posyandu supaya pelayanan kesehatan lebih dekat bagi warga,” tutur Margareta.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Benyamin Sarira menyampaikan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi perhatian serius dan akan dikawal hingga ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

“Permasalahan di Gang Torabika sudah menjadi atensi dari kami. Kami akan terus berkoordinasi agar kebutuhan masyarakat bisa segera ditangani,” ujar Benyamin.

Terkait rencana pembangunan posyandu, Benyamin menegaskan pentingnya kejelasan status kepemilikan tanah sebelum pemerintah bisa melaksanakan pembangunan fasilitas umum di suatu lokasi.

“Kami akan dorong pembangunan posyandu, tapi perlu dipastikan dulu status tanahnya. Karena pemerintah hanya bisa membangun fasilitas umum di atas tanah yang memiliki status kepemilikan yang jelas,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan reses ini merupakan wujud nyata kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat, sekaligus sarana untuk memastikan aspirasi warga benar-benar tersampaikan ke pemerintah daerah. (Faris)