Papua60detik - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua mencatat realisasi pendapatan negara di wilayah setempat mencapai Rp982,75 miliar atau 14,50 persen hingga Maret 2026, yang menunjukkan tren positif pada kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Izharul Haq di Jayapura, Minggu, mengatakan capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada pada level 11,97 persen.

“Secara tahunan, pendapatan negara tumbuh sebesar 6,34 persen, didorong oleh kinerja penerimaan perpajakan serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak,” katanya.

Menurut Izharul, selain itu juga penerimaan perpajakan terealisasi sebesar Rp689,45 miliar atau 11,55 persen dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak dalam negeri.

"Sementara itu, pajak perdagangan internasional mencatatkan pertumbuhan sebesar 56,06 persen," ujarnya.

Dia menjelaskan di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan kinerja yang cukup kuat dengan realisasi Rp293,30 miliar atau 36,31 persen dari pagu.

"Hal ini mencerminkan meningkatnya pemanfaatan sumber daya serta layanan pemerintah di wilayah Papua," katanya lagi.

Dia menambahkan dari sisi belanja, realisasi APBN tercatat sebesar Rp12.451,78 miliar atau 21,10 persen dari pagu, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 15,02 persen. Sehingga pertumbuhan belanja negara secara tahunan mencapai 28,64 persen.

"Belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp2.758,47 miliar atau 12,15 persen dari pagu, didorong oleh peningkatan belanja pegawai, belanja barang, serta lonjakan belanja modal yang tumbuh lebih dari 300 persen," ujarnya.

Dia menjelaskan peningkatan belanja modal ini menunjukkan percepatan pelaksanaan proyek pembangunan serta penguatan infrastruktur di daerah.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) juga mencatat kinerja yang kuat dengan realisasi Rp9.693,31 miliar atau 26,70 persen dari pagu.

"Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi komponen utama dalam mendukung kapasitas fiskal daerah serta pembiayaan layanan publik. Dana Otonomi Khusus juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan wilayah," katanya. (ANTARA)