Papua60detik - Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Mimika John Lemauk mengeluhkan belum dibentuknya Unit Perbantuan Dinas Pendidikan Menengah Provinsi Papua di Mimika.

"Wadah kami hanya MKKS yang sebagai perpanjangan tangan dari provinsi. Jadi kami seolah-olah tak teurus, padahal kita benar-benar mengembangkan sumber daya manusia dan itu anak-anak kita SMA dan SMK di Mimika," tuturnya saat ditemui wartawan di Kampus Amamapare, Rabu (25/8/2021).

Mimika menurut John menjadi satu-satunya daerah yang belum memiliki kantor unit perbantuan Dinas Pendidikan Menengah Provinsi Papua.

"Dinas kami ini kan sudah tidak ada di kabupaten tapi di provinsi. Kabupaten lain sudah punya, seperti Wamena, Merauke, Biak, Serui. Dan adanya unit itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah," ujarnya.

Di kabupaten lain, unit perbantuan tidak dipilih pemerintah provinsi tapi ditunjuk dan dilantik oleh bupati setempat.

Mereka bertanggung jawab mengurus kenaikan pangkat, bantuan dan administrasi di satuan pendidikan menengah.

"Contohnya mengurus soal kenaikan pangkat, guru itu harus ke Jayapura, padahal kalau ada unit itu tidak perlu ke sana, lewat perbantuan saja. Nanti mereka yang urus mulai dari adminitrasi sampai dengan pertangungjawaban apapun, kemudian dilanjutkan ke Provinsi," katanya.

Sejak pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten ke provinsi, SMA-SMK di Mimika menurut John belum pernah dapat bantuan dari Pemkab.

Padahal sebelumnya mereka rutin dapat bantuan untuk praktek kerja siswa, ujian sampai insentif guru.

Bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) katanya tidak cukup.

"Bantuan dari provinsi melalui dana BOS langsung ke sekolah masing-masing hanya itu doank, lain dari itu tidak," ungkapnya. (Fachruddin Aji)