Papua60detik - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menekankan pentingnya sinkronisasi data orang asli Papua (OAP) antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa dalam keterangan yang diterima Antara di Jayapura, mengatakan data OAP yang telah dipresentasikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mengalami selisih dengan data OAP di masing-masing pemerintah daerah Papua Selatanm

"Data OAP yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tercatat sebanyak 351.239 jiwa sementara data OAP pada masing-masing daerah baik kabupaten maupun provinsi sebanyak 227.796 jiwa," katanya, Selasa (26/5/2026) seperti dikutip dari ANTARA.

Terkait itu ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum menyerahkan data OAP ke Kemendagri harusnya lebih dahulu diserahkan ke masing-masing kepala daerah.

"Karena kami menduga data OAP yang didapatkan Kemendagri selain dari Dukcapil, mungkin juga dari instansi lainnya," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya berharap data OAP dari Kemendagri dan pemerintah daerah dapat diselaraskan sehingga pelayanan dan juga bantuan pemerintah betul-betul tepat sasaran.

"Untuk itu kami berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait data OAP berjalan baik sehingga ada keterpaduan dan masyarakat asli Papua dapat terakomodir dengan baik pula," katanya.

Dia menambahkan data yang akurat penting dalam mendukung kebijakan pembangunan, pelayanan masyarakat, serta afirmasi bagi OAP.

"Dengan demikian penerapan dana otonomi khusus (otsus) bagi masyarakat Papua tepat sasaran dan juga transparan," ujarnya. (Redaksi)