Papua60detik - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat DPR Provinsi Provinsi Papua Tengah, Henes Sondegau angkat bicara menyikapi situasi di Intan Jaya.

Seperti diketahui, Satgas Habema menyebut menewaskan 14 anggota TPNPB-OPM pada operasi di Kampung Soanggama, Distrik Hitadipa, Intan Jaya pada 15 Oktober 2025.

TPNPB-OPM kemudian membantahnya. Juru bicara OPM Sebby Sambom menyebut yang tewas sebanyak 15 orang termasuk satu orang perempuan. Sebby mengklaim, dari 15 yang tewas, hanya tiga orang anggota TPNPB.

Atas peristiwa itu, Henes Sondegau menyampaikan duka cita dan empati mendalam.

"Rasa trauma, ketakutan dan kehilangan yang dirasakan masyarakat Intan Jaya bukanlah hal ringan. Saya menyebutnya sebagai luka kolektif yang harus segera disembuhkan," kata Henes dalam pernyataan persnya Sabtu (18/10/2025). 

Perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas utama. Katanya, standar HAM mengamanatkan warga sipil, terutama perempuan, anak-anak, tokoh agama, dan masyarakat adat tidak boleh menjadi korban dalam konflik. 

"Setiap tindakan keamanan harus dilakukan dengan prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan kehati-hatian mutlak, agar tidak terjadi kesalahan yang memperparah penderitaan masyarakat," ujar Henes.

Sebagai anggota DPR Papua Tengah, ia mendesak kedua belah pihak, militer Indonesia dan TPN-PB untuk menghentikan segala bentuk tindakan yang mengakibatkan eskalasi kekerasan. 

"Penambahan pasukan tanpa koordinasi yang jelas dan tanpa memperhatikan kondisi lapangan hanya akan memperpanjang penderitaan. Konflik yang terus-menerus seperti ini justru merusak rasa aman dan memperparah ketidakstabilan sosial," tegasnya. 

Ia meminta pemerintah mempertimbangkan penarikan sementara atau pengurangan kehadiran pasukan keamanan di Intan Jaya. Selain itu menurutnya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tatanan operasi, komando, prosedur dan teknik pengendalian keamanan.

Politisi Partai NasDem itu mendesak dialog damai dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal.

"Saya menyerukan agar dibuka ruang dialog damai yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, tokoh masyarakat adat, tokoh agama, serta perwakilan masyarakat yang terkena dampak. Dialog ini harus difasilitasi secara netral dan transparan agar kepercayaan bisa dibangun kembali," saran Henes. 

Katanya, pemulihan sosial dan psikologis atas trauma yang dialami warga akibat konflik bersenjata membutuhkan perhatian khusus. Warga perlu dijamin aksesnya ke layanan kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan dan perbaikan infrastruktur yang rusak. 

"Pemerintah harus tanggap darurat, menyediakan bantuan pangan, obat, tempat tinggal, dan perlindungan mendesak bagi yang terusir atau mengungsi," katanya. 

Lanjutnya, kata Henes, Penegakan Hukum dan akuntabilitas, setiap pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia HAM, kehilangan jiwa karena kelalaian, serta kerusakan harta benda warga harus diusut tuntas.

Ia meminta aparat bertindak transparan dan akuntabel, tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang yang dibiarkan atau ditutupi. Supremasi hukum harus ditegakkan agar Intan Jaya kembali pulih.

Kepada semua pihak, ia  menyerukan hentikan kekerasan, bangun perdamaian, dan kembalikan hak hak dasar masyarakat untuk hidup dengan aman, bermartabat dan sejahtera. 

"Intan Jaya bukanlah medan konflik, melainkan Intan Jaya adalah tanah kehidupan yang layak kita jaga," pungkasnya. (Elia Douw)