Papua60detik - Solidaritas Mahasiswa Intan Jaya se-Indonesia menuding Pemprov Papua Tengah dan Pemkab Intan Jaya sengaja bungkam dalam permasalahan kemanusiaan di Intan Jaya.

"Kami mahasiswa Intan Jaya menyatakan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Intan Jaya dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah karena gagal menyelesaikan konflik berkepanjangan di Intan Jaya. Dan apabila ketidakadilan ini terus dibiarkan maka benang merah perjuangan mahasiswa adalah menuntut pencopotan jabatan seluruh pimpinan daerah yang lalai terhadap penderitaan rakyat," kata Koordinator Solidaritas Mahasiswa Intan Jaya Yoki Sondegau dalam pernyataan sikapnya, Senin (20/10/2025).

Mahasiswa mendesak Pemkab dan Pemprov segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menarik militer non-organik di Kabupaten Intan Jaya dan seluruh Tanah Papua.

Katanya, negara harus memberikan akses sebesar-besarnya kepada jurnalis asing dan jurnalis independen lainnya untuk melakukan investigasi indepeden terhadap persoalan kemanusiaan di Intan Jaya. 

Mahasiswa memandang perlu adanya langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh negara hingga tingkat daerah untuk menyikapi situasi konflik bersenjata yang telah mengorbankan banyak nyawa. 

Kata Yoki, penambahan militer non organik di mengakibatkan ekslaasi kekerasan di Intan Jaya. Kejadian terakhir pada 15 Oktober, belasan orang tewas di Kampung Soanggama. TNI menyebut 14 orang, tewas TPNPB menyebut 15 orang.

Akibat kejadian itu warga Kampung Soanggama, Kulapa dan Janamba terpaksa mengungsi ke Hitadipa. 

"Jumlah keseluruhan pengungsi dari tiga kampung tersebut adalah 145 orang terdiri dari ibu-ibu sebanyak 68 orang, bapak-bapak dan pemuda 38 orang serta anak-anak 39 orang," sebutnya.

Bagi mahasiswa, penambahan personel militer non organik hanya untuk kepentingan ekonomi-politik dan penguasaan wilayah. Seperti diketahui, di Intan Jaya ada Blok Wabu. (Eka)