MBG, Komunikasi Pemerintah dan Pertaruhan Kepercayaan Publik
Sabtu, 30 Mei 2026 - 17:26 WIT - Papua60Detik
Papua60detik - Dua dekade lalu, warga mengetahui program sosial pemerintah dari pengumuman di balai desa, papan informasi kelurahan, atau media massa.
Pesan mengalir satu arah. Tidak ada ruang tanya, tidak ada umpan balik, dan hampir tidak ada cara bagi masyarakat untuk memverifikasi apakah program itu benar-benar berjalan di lapangan.
Hari ini, semuanya berubah. Program-program pemerintah bisa dievaluasi setiap hari oleh jutaan warga secara langsung, terbuka, dan tanpa diminta.
Salah satu yang banyak disorot warga adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menu yang kurang bergizi dikritik dalam hitungan menit. Distribusi yang terlambat dilaporkan sebelum surat resmi sempat dibuat.
Narasi positif pun banyak. Video singkat yang menunjukkan kepuasan anak-anak yang makan lahap di sekolah menyebar lebih cepat dari siaran pers mana pun.
Di sejumlah sekolah, kedatangan paket makanan bergizi kini menjadi momen yang ditunggu anak-anak. Video siswa membuka kotak makan hingga memperlihatkan menu favorit mereka beredar luas di media sosial.
Hari ini, program negara tidak lagi hanya hidup dalam Peraturan Presiden atau laporan kementerian, ia hidup di layar ponsel, di meja makan keluarga, di percakapan sehari-hari masyarakat.
Inilah pergeseran yang penting dipahami: bukan sekadar perubahan platform, melainkan perubahan logika komunikasi itu sendiri. Komunikasi pemerintah di era lama bertumpu pada kontrol pesan: informasi dikemas terpusat, disalurkan melalui media resmi, dan publik diposisikan sebagai penerima pasif.
Narasi Menggeser Data
Riset penulis terhadap percakapan publik di X, TikTok, dan Instagram sepanjang Januari hingga April 2026 melalui analisis social listening menunjukkan sentimen positif terhadap MBG melampaui 81 persen. Mayoritas percakapan didominasi rasa senang dan optimisme tentang masa depan anak. Yang menarik, sentimen itu bukan datang dari akun resmi pemerintah, melainkan dari warga biasa yang bercerita tentang pengalaman nyata mereka.
Angka itu diperkuat oleh survei nasional. Indikator Politik Indonesia (Januari 2026) mencatat 72,8 persen responden puas terhadap pelaksanaan MBG, dengan kepuasan tertinggi dari kelompok Gen Z yang mencapai 80,7 persen. Poltracking Indonesia (Maret 2026) menambahkan bahwa 74,1 persen publik menilai MBG berhasil, dan program ini menjadi penyumbang terbesar kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Komunikasi publik modern tidak selalu perlu berjalan formal dan serius. Publik hari ini tidak cukup hanya diberi angka stunting atau penjelasan teknis distribusi pangan. Mereka lebih mudah tersentuh oleh cerita sederhana yang terasa nyata. Anak yang makan lahap di sekolah lebih kuat membangun persepsi dibandingkan tabel panjang dalam laporan birokrasi.
Ini sejalan dengan apa yang disebut para ahli komunikasi sebagai Narrative Paradigm, gagasan Walter Fisher bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita yang lebih mudah tergerak oleh kisah nyata dibandingkan argumen logis semata.
Riset juga menemukan bahwa penyebar informasi paling berpengaruh bukan akun resmi pemerintah, melainkan warga biasa. Fenomena ini dikenal dalam teori komunikasi sebagai peran opinion leader yang diperkenalkan Everett Rogers: orang lebih mudah mempercayai informasi dari seseorang yang dianggap dekat dan relevan dengan kehidupan mereka.
Akun warga yang memperlihatkan pengalaman langsung menerima MBG jauh lebih meyakinkan dibandingkan unggahan resmi instansi. Namun di balik angka-angka kepuasan itu, sejumlah lembaga mencatat persoalan yang tidak kalah penting.
Kritik yang Tak Bisa Diabaikan
Di balik angka kepuasan yang tinggi, sejumlah lembaga melontarkan kritik serius yang perlu dijawab dengan jujur.
Ombudsman RI dalam kajian cepat September 2025 menemukan delapan masalah utama penyelenggaraan MBG, mulai dari kesenjangan lebar antara target dan realisasi, maraknya keracunan massal di berbagai daerah, hingga penunjukan yayasan mitra dan SPPG yang tidak transparan dan rawan konflik kepentingan. Dari rencana 82,9 juta penerima manfaat, baru 22,7 juta orang terlayani hingga September 2025, sementara hanya 26,7 persen SPPG yang berfungsi.
"Empat bentuk maladministrasi ini bukan hanya mencerminkan lemahnya tata kelola, tetapi juga menjadi pengingat penting bahwa prinsip pelayanan publik — kepastian, akuntabilitas, dan keterbukaan — harus ditegakkan secara konsisten," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika.
Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono menambahkan bahwa penunjukan mitra pelaksana SPPG dilakukan tanpa mekanisme verifikasi terbuka, dengan sejumlah yayasan pengelola yang diketahui memiliki afiliasi dengan aktor politik dan institusi keamanan.
"Program MBG tampak menjanjikan di atas kertas, namun gagal memenuhi prasyarat tata kelola yang sehat," ujarnya.
Namun kritik-kritik itu perlu dibaca bersama fakta bahwa mekanisme pengawasan publik kini justru bekerja melalui ruang digital yang sama. Kasus keracunan mendapat perhatian masif karena warga bisa langsung melapor dan menyebarkan informasi secara real-time, dan pemerintah merespons dengan pengetatan standar SPPG secara bertahap.
Per Januari 2026, Kementerian Kesehatan mencatat 4.535 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari 19.188 SPPG terdaftar di Badan Gizi Nasional. Angka itu masih seperempat dari total, namun trennya menunjukkan perbaikan yang terjadi karena tekanan pengawasan warga digital, bukan terlepas darinya.
Mendengar, Bukan Sekedar Menyiarkan
Persoalan yang lebih dalam dari sekadar angka kepuasan adalah apakah perubahan cara komunikasi ini juga disertai perubahan cara mendengar.
Riset penulis menemukan bahwa dalam percakapan digital MBG, topik anggaran dan tata kelola justru relatif sepi dibanding narasi sosial — sebuah sinyal bahwa pertanggungjawaban substantif belum sepenuhnya menjadi bagian dari percakapan publik.
James Grunig, salah satu tokoh utama dalam studi hubungan masyarakat modern, berargumen bahwa humas pemerintah yang efektif bukan hanya pandai menyebarkan pesan, tetapi juga mampu mendengar dan merespons keresahan publik secara nyata.
Dalam konteks MBG, ini berarti pemerintah tidak cukup memantau konten positif yang beredar. Pemerintah juga harus aktif menangkap keluhan distribusi dari daerah terpencil dan menjawab pertanyaan publik tentang anggaran dengan bahasa yang terbuka dan mudah dipahami.
Anggaran MBG yang melonjak dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp335 triliun dalam APBN 2026 menjadikan program ini salah satu belanja sosial terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia. Skala sebesar itu menuntut pertanggungjawaban publik yang setara.
Jika makanan datang tepat waktu, kualitas menu terjaga, dan manfaat benar-benar dirasakan masyarakat, media sosial akan menjadi alat penguat kepercayaan. Sebaliknya, jika masalah distribusi dan kualitas layanan dibiarkan, ruang digital yang sama dapat berbalik menjadi gelombang kritik yang sulit dikendalikan.
MBG membuktikan bahwa cara pemerintah berkomunikasi sudah berubah secara mendasar: dari pengumuman satu arah menuju percakapan yang dievaluasi setiap hari oleh jutaan warga di ruang digital.
Sentimen positif 81 persen di media sosial dan kepuasan 72,8 persen dalam survei nasional adalah modal awal yang berharga. Namun, seperti diperingatkan oleh sejumlah lembaga pengawas, bahwa modal itu hanya akan bertahan jika transparansi anggaran, kualitas layanan, dan keseriusan merespons kritik dijalankan secara konsisten bukan hanya di ruang digital, tetapi terutama di lapangan.
Komunikasi publik yang berubah baru separuh jalan jika pelayanan nyata belum mengikutinya. (ANTARA - Marhendi Wijaya)
*) Penulis merupakan peneliti komunikasi digital dan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur.
