Papua60detik - Kritik dan demo adalah niscaya di negara demokrasi belahan dunia mana pun. Pertanyaannya apakah demo dan kritik jadi alasan hancurnya legitimasi politik atau kejatuhan pemerintahan yang tengah berlangsung? Mari kita kaji atau mengukurnya di era Prabowo Subianto yang pada Juni ini masuk di 600 hari pemerintahannya.

Dukungan publik adalah tingkat persetujuan, kepercayaan, atau penerimaan masyarakat terhadap kebijakan, program, lembaga, tindakan atau rezim itu sendiri. Dalam ilmu politik dan komunikasi, dukungan publik biasanya diukur melalui survei opini publik (approval rating, tingkat kepuasan, elektabilitas). Kedua, lewat partisipasi masyarakat (kehadiran dalam acara, relawan, petisi). Juga melalui perilaku politik (hasil pemilu, tingkat partisipasi pemilih). Terakhir, lewat percakapan publik di media massa dan media sosial.

Dalam perspektif ilmiah, dukungan publik sering dipahami sebagai legitimasi sosial, yaitu penerimaan masyarakat yang memberi pemerintah restu untuk menjalankan kebijakannya. Konsep ini banyak dibahas oleh ilmuwan politik, seperti David Easton, yang membedakan antara dukungan terhadap pemimpin, dukungan terhadap kebijakan, dan dukungan terhadap sistem politik itu sendiri.

Mari kita kaji data valid dukungan terhadap Prabowo tinggi lewat lembaga survei atau polling terakhir. Atau juga data memperlihatkan dukungan mayoritas rakyat pada kebijakan MBG, Sekolah Rakyat, Hilirisasi, Koperasi Desa Merah Putih.

Data yang paling banyak dikutip pada awal 2026 berasal dari Indikator Politik Indonesia⁠ (15–21 Januari 2026) menemukan: 79,9 persen responden puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, hanya sekitar 20 persen yang menyatakan tidak puas. Angka ini dinilai sangat tinggi untuk seorang presiden yang belum dua tahun menjabat. Bahkan, sejumlah laporan membandingkan angka tersebut lebih tinggi dibanding fase awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.

Sebagai pembanding, survei lain dari Indopol pada Mei–Juni 2026 menunjukkan angka kepuasan yang lebih rendah, sekitar 59,75 persen. Dari data yang penulis kumpulkan, mayoritas survei nasional masih menunjukkan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo, yakni berada pada level mayoritas yang kuat, meskipun terdapat variasi antarlembaga survei.

Bagaimana dukungan publik terhadap Makanan Bergizi Gratis (MBG)? Di sini penulis menemukan data dukungan terhadap MBG relatif konsisten. Survei Indikator Politik Indonesia, 72,8 persen masyarakat menyatakan puas terhadap program MBG, dukungan tertinggi berasal dari Generasi Z. Sejumlah 60 persen masyarakat, bahkan menginginkan program diperluas untuk seluruh anak Indonesia. Sementara menurut Survei Cyrus Network (April 2026) 65,4 persen masyarakat mendukung MBG. Artinya, mayoritas menganggap program membantu gizi anak dan mengurangi beban ekonomi keluarga. Kalau dari Survei Poltracking, MBG dinilai sebagai program pemerintah yang paling dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Ini berarti secara akademik dapat dikatakan: MBG telah menghasilkan legitimasi kebijakan yang relatif kuat karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh kelompok sasaran.

Kebijakan lain pemerintah Prabowo yang sering disorot adalah Sekolah Rakyat (kategori redistributive policy) , hilirisasi (developmental), dan koperasi desa (community empowerment policy). Ketiga kebijakan ini menyasar kelompok yang berbeda: Sekolah Rakyat sebagai mobilitas sosial. Hilirisasi sebagai industrialisasi nasional. Koperasi Desa sebagai ekonomi akar rumput. Karena ketiga kebijakan ini dampaknya jangka panjang, maka dukungan publik biasanya terbentuk lebih pelan dibanding MBG yang manfaatnya dirasakan setiap hari.

Seymour Martin Lipset dari Harvard University dan Stanford University menyebut teori Performance Legitimacy, di mana pemerintah memperoleh legitimasi karena hasil yang dirasakan rakyat. Dalam konteks Prabowo, itu didapatkan dari kebijakan MBG, program sosial, hilirisasi, dan stabilitas keamanan.

Kalau dari Max Weber yang tenar dengan teorinya, Charismatic Authority,  masyarakat sering mendukung pemimpin karena: ketegasan, simbol kepemimpinan, dan kepercayaan personal. Fenomena ini dapat menjelaskan mengapa approval seorang presiden tetap tinggi, meskipun ada kritik dan demo terhadap sebagian kebijakannya.

Dari perspektif Amartya Sen (Harvard University dan University of Cambridge), terkenal dengan teori Capability Approach. Negara dinilai bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari kemampuan warga untuk hidup lebih sehat, lebih berpendidikan, dan lebih produktif. Dalam perspektif ini MBG dipandang meningkatkan kapasitas gizi; Sekolah Rakyat meningkatkan kapasitas pendidikan. Keduanya merupakan investasi pembangunan manusia.

Sen melihat kemiskinan bukan sekadar kekurangan uang, tetapi minusnya kemampuan untuk berkembang. Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan, mobilitas sosial, dan kesempatan kerja masa depan. Dalam teori Sen, negara yang membiayai pendidikan anak miskin sedang memperbesar kapabilitas warga negara. Artinya, Sekolah Rakyat bukan sekadar program bantuan pendidikan, tetapi investasi pembangunan manusia.

Di sini terlihat tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dan dukungan mayoritas terhadap program MBG dan Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa pemerintah saat ini tidak hanya memiliki legitimasi elektoral hasil Pilpres 2024, tetapi juga mulai membangun legitimasi kinerja sebagaimana dijelaskan Lipset di atas. Pemerintah Prabowo juga memperoleh penerimaan sosial melalui manfaat kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sekali lagi, apakah dukungan publik terhadap Prabowo masih kah tinggi saat ini? Sejauh ini jawabannya: ya, mayoritas survei masih menunjukkan tingkat dukungan yang tinggi. Sebelumnya pun, dalam survei 100 hari pemerintahan Prabowo yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan publik sebesar 80,9 persen. Angka ini, bahkan lebih tinggi dibandingkan 100 hari pertama pemerintahan Jokowi pada 2015. Salah satu alasan utama kepuasan publik adalah persepsi bahwa program-program Prabowo mulai direalisasikan dengan cepat, terutama MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan program sosial lainnya.

Begitu juga dalam perspektif kebijakan hilirisasi (Developmental State Theory) dengan tokoh utamanya Chalmers Johnson dari University of California Berkeley. Teori ini menjelaskan keberhasilan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Menurut Johnson, negara berkembang tidak bisa kaya hanya dengan menjual bahan mentah.

Karena itu, nikel harus menjadi baterai, bauksit menjadi alumina, tembaga menjadi produk industri. Dalam perspektif ini, hilirisasi bukan proteksionisme semata, melainkan strategi industrialisasi nasional. Ketika Prabowo menegaskan kebijakan ini, publik memberikan dukungan dan penerimaannya.

Ada lagi kebijakan publik yang menempatkan Prabowo diapresiasi karena menjalankan teori negara kesejahteraan yang tokoh utamanya adalah TH Marshall dari London School of Economics, yakni kebijakan Rumah Nelayan.

Marshall menjelaskan bahwa kewarganegaraan modern tidak hanya berarti hak politik, tetapi juga hak hidup layak, hak perlindungan sosial, dan hak atas tempat tinggal. Rumah Nelayan dapat dipandang sebagai: kebijakan social citizenship. Negara hadir untuk memastikan kelompok rentan memiliki kualitas hidup minimum yang layak.

Semua kebijakan Prabowo di atas dapat diikat dalam apa yang disebut legitimasi kinerjanya, atau performance legitimacy Seymour Martin Lipset. Dia menggarisbawahi, pemerintah memperoleh legitimasi bukan hanya dari pemilu, tetapi dari hasil nyata yang dirasakan rakyat. Jika rakyat melihat kalangan anak mendapat makanan bergizi, anak miskin masuk sekolah, nelayan mendapat rumah, daerah memperoleh industri baru, maka legitimasi pemerintah pun meningkat. Demikian. (ANTARA - Dr Ramadhan Pohan)

Dr Ramadhan Pohan adalah pengajar S-2 Komunikasi Politik, pengamat, Ex Pimpinan Komisi I DPR-RI