Papua60detik - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika mencatat sebanyak 14 ribu sambungan rumah (SR) jaringan air bersih hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Freeport Indonesia (PTFI) telah terpasang di Kota Timika.

Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi menyebut, dari jumlah tersebut, sekitar 12 ribu sambungan yang telah teraliri layanan air bersih. Sementara, sekitar dua ribu sambungan sisanya masih terkendala pembangunan jaringan distribusi, terutama terkait persoalan sosial budaya dan perizinan lahan warga.

"Kita terus akan membangun sambungan rumah paling tidak sampai 15 ribu untuk mencapai apa yang menjadi target perencanaan awal. Walaupun secara global akan menuju ke 50 ribu sambungan rumah, tapi kita berusaha ke 15 ribu dulu," ujar Yoga saat diwawancarai beberapa waktu lalu. 

Namun, Yoga mengatakan, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRK Mimika menghasilkan rekomendasi agar pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan jaringan pipa distribusi dibanding penambahan sambungan rumah baru.

Menurutnya, sambungan rumah nantinya akan lebih efektif dikembangkan setelah terbentuk perusahaan daerah yang khusus mengelola pelayanan air minum.

"Karena sekarang kalau dibangun tapi masyarakat belum diedukasi dengan baik, akhirnya sambungan-sambungan rumah itu terpasang dengan meteran, segala macam, tidak dirawat dan bisa terjadi kehilangan, itu menjadi penyusutan aset," tambahnya. 

Sebagai persiapan pengelolaan mandiri sistem penyediaan air minum, Pemkab Mimika tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Ranperda) sebagai dasar hukum pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam).

Yoga menyebut, penyusunan regulasi tersebut didampingi UNICEF dan nantinya akan diajukan kepada DPRD Mimika untuk disahkan. Ia menegaskan Pemkab siap mengelola sendiri program yang rencananya Desember depan akan dialihkan sepenuhnya ke Perumdam. 

"Ini yang menjadi konsen kami, bahwa pertama yang kita siapkan itu payung hukum untuk lembaga tersebut yang dibantu oleh teman-teman dari UNICEF. Kita harapkan begitu peralihan Desember, payung hukum ini sudah ada, sehingga pembentukan Perumdam itu bisa dilaksanakan," terangnya. 

Untuk itu, Prayoga mengajak masyarakat, organisasi kemasyarakatan, paguyuban, serta seluruh pemangku kepentingan bersama-sama menjaga infrastruktur air bersih yang telah dibangun menggunakan dana APBD.

Ia mengungkapkan pembangunan SPAM di Timika masih membutuhkan anggaran yang cukup besar. Berdasarkan perhitungan, kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur air bersih mencapai sekitar Rp500 miliar. Hingga kini, anggaran yang telah terealisasi baru sekitar Rp100 miliar lebih.

Yoga pun mengapresiasi dukungan PT Freeport Indonesia yang telah menghibahkan pipa untuk membantu pembangunan jaringan  air bersih. Pada tanggal 10 Juli 2026 lalu, PTFI telah menghibahkan 1.724 pipa jenis HDPE ke Pemkab Mimika guna memperluas akses air bersih. 

"Freeport Indonesia sudah men-support kami  menunjang pembangunan infrastruktur perpipaan air bersih di Kota Mimika. Jadi, pesan-pesan saya, mari kita menjaga fasilitas yang sudah terbentuk dan terbangun," ucap Yoga. 

Yoga juga mengungkapkan PUPR bersama PTFI dan UNICEF sedang berupaya meningkatkan jam pelayanan hingga sekitar delapan jam per hari. Di mana saat ini layanan baru beroperasi selama empat jam, yaitu dua jam pada pagi hari dan dua jam pada sore hari.

"Kami akan mencoba untuk beroperasi sampai jam 12 siang. Jadi paling tidak meningkat jadi 8 jam per hari. Sehingga kita bisa tahu, apa fasilitas infrastruktur yang sudah terbangun ini masih memiliki kekurangan atau ketidakmampuan daya dukung, biar kita bisa tahu itu," kata Yoga. (Martha)