Papua60detik - Progres 20 ribu kuota honorer diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) kepada Provinsi Papua masih dalam tahapan evaluasi dan verifikasi.

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan saat ini dokumen yang masuk baru 13 Kabupaten/kota di Papua.

"Kami masih menunggu sisanya itu (sisa kabupaten) padahal minta waktu hanya sebulan, harusnya ini sudah selesai," katanya saat ditemui wartawan di Timika, Jumat (19/11/2021).

Akibatnya BKN akan menghentikan proses verifikasi dan validasi bagi kabupaten yang belum menyerahkan dokumen.

"Jadi kami akan selesaikan dahulu yang 13 Kabupaten termasuk Mimika tadi, jadi yang lain kami tunda," ungkapnya.

Sementara bagi kabupaten yang belum menyerahkan dokumennya akan dilanjutkan pada Januari mendatang.

"Tahun anggaran kan sudah mau selesai pertanggungjawabannya, maka kita lanjut di Januari 2022, kalau pun dilanjutkan yah kita proses di Januari," ucapnya.

Menurut Bima pihaknya selalu meminta kabupaten untuk menyegerakan berkas, hasilnya 13 Kabupaten memberikan dokumen, setelah sebelumnya hanya 6.

"Kita kejar-kejar baru masuk 13, dokumen ini kan banyak, karena verifikasi ini kan harus teliti, melihat data satu-satu, yang mengerjakan BKN Kantor Regional Jayapura dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP)," jelasnya.

Bima berharap jika ada pengusulan CPNS, Kabupaten cepat untuk memberikan berkas dokumen.

"Saya khawatir angka-angka yang diusulkan itu tidak ada pegawainya, kalau ada kan cepat. Jadi kami merasa ini kenapa? kesulitan dokumen atau tidak ada pegawainya?," tanyanya. (Fachruddin Aji)