Sayang Istri, Bapak-Bapak Diajak Ikut KB Lewat Vasektomi
Kepala DP3AP2KB Mimika, Johana Arwam, foto: Martha/Papua60detik
Kepala DP3AP2KB Mimika, Johana Arwam, foto: Martha/Papua60detik

Papua60detik - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Mimika, sedang menggencarkan sosialisasi program KB untuk laki-laki melalui prosedur vasektomi. 

Kepala DP3AP2KB Mimika, Johana Arwam, mengungkapkan saat ini sudah sekitar lima orang suami melakukan vasektomi di Mimika. 

Menurutnya, program tersebut sudah seharusnya dikenal masyarakat karena selama ini, program KB lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Padahal tidak semua perempuan cocok menggunakan alat kontrasepsi tertentu karena memiliki efek samping. 

Sebagian perempuan merasa tidak cocok mengonsumsi pil KB, sementara sebagian lainnya mengalami keluhan setelah menggunakan implan, terutama karena aktivitas kerja yang cukup berat sehingga menimbulkan berbagai dampak atau ketidaknyamanan.

"Kalau Bapak sudah lakukan vasektomi berarti Ibu tidak perlu KB. Itu untuk Bapak-Bapak yang sayang istri ya. Kalau bisa mereka yang ber-KB, jangan lagi istri. Kita masih terus sosialisasi, siapa tahu nanti ada yang mau. Itu gratis karena dibiayai oleh pemerintah," ujarnya saat diwawancarai, Kamis (04/06/2026). 

Ia menjelaskan, masyarakat yang ingin mengikuti program vasektomi harus terlebih dahulu memiliki kesepakatan bersama pasangan suami istri, kemudian melakukan konsultasi dengan bidang terkait di DP3AP2KB Mimika.

Sama dengan program KB lainnya, vasektomi juga untuk mencegah kehamilan. 

Saat ini, menurut Yohana, bantuan alat kontrasepsi dari pusat belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh Puskesmas dan Pustu di Mimika. 

Ia menekankan pentingnya data jumlah akseptor KB di setiap distrik. Data itu jadi acuan ketika DP3AP2KB mengajukan permintaan ke pusat agar jumlah alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat. 

Oleh karena itu, DP3AP2KB berencana mengusulkan pengadaan tambahan melalui anggaran perubahan. 

"Sebenarnya bukan kita yang tanggung. Kemarin kita pikir yang dari pusat itu cukup, ternyata setelah dibagikan ke lapangan itu tidak cukup. Makanya kita sudah diskusi dengan bidang untuk nanti lewat APBD di perubahan ini kita coba usulkan lagi," terangnya. (Martha)