Papua60detik - Solidaritas Rakyat Papua (SRP) Dogiyai meluncurkan buku berjudul "Tragedi Dogiyai Berdarah 31 Maret 2026: Catatan Kritis Solidaritas Rakyat Papua di Dogiyai'.

Peluncuran buku dirangkaikan dengan diskusi publik pada Selasa (5/5/2026) di Aula Gereja Katolik Kristus Raja, Sriwini, Nabire, Papua Tengah.

Buku ini sebagai upaya mendokumentasikan peristiwa kekerasan yang menewaskan warga sipil serta mendorong pengungkapan kasus secara menyeluruh.

Anggota DPRK Dogiyai, Yohanes Degei yang hadir sebagai narasumber pada diskusi tersebut mengaku pemerintah daerah dan legislatif telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk membangun komunikasi lintas level pemerintahan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Komnas HAM RI serta perwakilan Papua, guna mendorong pengungkapan kasus secara transparan.

“Kami terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak, mengikuti rapat klarifikasi, dan membahas kasus ini secara serius. Tujuannya satu, yakni menghadirkan keadilan bagi masyarakat Dogiyai,” ujar Yohanes.

Ia mengingatkan pentingnya persatuan masyarakat dalam menghadapi situasi pasca tragedi. Dogiyai katanya sebagai honai besar yang harus dijaga bersama.

“Dogiyai adalah rumah besar bagi kita semua. Lantaran itu, keadilan harus ditegakkan, dan pelaku penembakan harus diungkap secara terbuka oleh pihak berwenang," katanya.

Ia mengaku menyambut peluncuran buku tersebut dengan perasaan duka dan apresiasi. Duka muncul karena luka lama kembali diingat, sementara apresiasi diberikan kepada SRP dan seluruh pihak yang telah menyusun buku tersebut.

“Buku ini bukan sekadar kumpulan tulisan, tetapi suara hati rakyat. Ia merekam realitas, perasaan, dan harapan masyarakat Dogiyai,” ujarnya.

Lebih lanjutnya, Yohanes menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh mengabaikan realitas pahit yang dialami masyarakat. Menurutnya, keberanian menghadapi kenyataan merupakan syarat utama menuju kemajuan.

Ia menilai buku tersebut sebagai catatan kritis yang mendorong refleksi bersama, sekaligus mengajak semua pihak mengevaluasi penyebab tragedi dan menentukan langkah ke depan.

“Buku ini mengajak kita bertanya: mengapa ini terjadi, apa yang keliru, dan bagaimana kita mencegahnya agar tidak terulang,” katanya. 

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam tiga langkah utama pascatragedi, yakni memperjuangkan keadilan melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel, melakukan pemulihan trauma bagi korban dan masyarakat terdampak, serta membangun perdamaian berkelanjutan.

“Kami akan memastikan proses hukum berjalan adil dan bertanggung jawab. Pemulihan korban juga menjadi prioritas, sekaligus mengajak semua pihak menjaga perdamaian agar tragedi serupa tidak terulang,” tegasnya.

Yohanes turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat dialog, mempererat persaudaraan, dan menolak segala bentuk kekerasan di Dogiyai.

“Darah yang telah tumpah tidak boleh menjadi sumber perpecahan, tetapi harus menjadi pengingat untuk membangun masa depan yang lebih bermartabat,” katanya. (Elia Douw)