Papua60detik - Di Istana, para pejabat negara asik berjoget pada perayaan HUT ke-80 RI, Minggu (17/8/2025).

Di Intan Jaya, warga berada di hutan. Mereka lari menyelamatkan diri dari konflik bersenjata antara aparat keamanan melawan TPNPB-OPM.

Sekda Intan Jaya, Asir Mirip menyebut, sehari sebelum HUT RI, kontak tembak  pecah, anggota TNI melakukan  penyisiran di Kampung Eknemba.

Kejadian itu mengakibatkan masyarakat Kampung Eknemba yang terdiri dari dusun Bajemba, Kusage, dan Taitawa lari ke hutan. Anak-anak, ibu hamil serta orang dewasa lainnya mengungsi, menyelamatkan diri ke hutan.

"Di tanah kami Intan Jaya Papua Tengah, derap langkah kemerdekaan itu belum sepenuhnya masyarakat rasakan. Suara letusan senjata masih sering mengalahkan suara tawa anak-anak kami dan rasa takut sering kali lebih dekat dari pada rasa aman, Kami rindu hidup," ujar Asir Mirip kepada Papua60detik.

Kata Asir, tepat 17 Agustus 2025, pengungsi dari Kampung Eknemba, Distrik Sugapa menuju ke penampungan Yokatapa.

"Jumlah pengungsi perempuan sebanyak 150 orang, jumlah pengungsi laki-laki sebanyak 90 orang dan jumlah pengungsi anak-anak sebanyak 70 orang," sebutnya. 

Sebelumnya, pada 22 Juli 2025,   Keuskupan Timika telah menyerukan agar kedua belah pihak menghentikan konflik bersenjata yang memperburuk situasi kemanusiaan di Tanah Papua.

Keuskupan Timika saat itu mencatat setidaknya terdapat 4.469 jiwa pengungsi di Kabupaten Puncak Papua dan 1.231 jiwa di Kabupaten Intan Jaya. Sebagian besar pengungsi tinggal di lokasi-lokasi yang minim fasilitas. Ratusan anak kehilangan akses pendidikan formal.

DPRP Papua Tengah bahkan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan guna menangani persoalan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Puncak dan Intan Jaya. Tapi hingga kini Pansus tersebut belum mempublikasikan kinerja dan temuannya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Tengah, Wilhelmus Pigai pun telah angkat bicara. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap para pengungsi.

Wilhelmus Pigai menyatakan bakal mendorong pemerintah pusat, Komnas HAM, dan lembaga terkait untuk segera menanggapi krisis pengungsian ini dengan pendekatan kemanusiaan. (Elias Douw)