Papua60detik - Anak Amungme - Kamoro (Amor) peserta seleksi masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) langsung berguguran pada tes kompetensi dasar (TKD).

Hasil tes itu memastikan tak ada lagi anak Amungme yang masuk IPDN tahun ini. Kini tersisa satu anak Kamoro yang masih harus melewati beberapa tahap seleksi lagi. Tujuh lainnya adalah peserta non Amungme - Kamoro bahkan bukan berasal dari lima suku kekerabatan di Mimika.

Salah satu orang tua peserta dari Suku Amungme, Elias Wanmang mengungkap kekecewaannya. Baginya, hasil seleksi ini menjadi bukti kegagalan Pemerintah Kabupaten Mimika, khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

"Ini semua adalah kelalaian Pemkab Mimika yang tidak memikirkan jauh-jauh hari sebelum ini terjadi. Setidaknya Pemda Mimika berjuang agar anak-anak Amungme Kamoro lolos. Saya sebagai orang Amungme, orang tua, saya kecewa," ungkapnya kepada Papua60detik, Jumat (24/6/2022).

Kenyataan ini juga membuka pertanyaan, untuk siapa sebenarnya pemekaran provinsi? Fakta minimnya lulusan IPDN dari Amungme Kamoro bisa jadi bukti bahwa sebagai pemilik hak ulayat mereka tak benar-benar dipersiapkan jadi pemimpin atau tuan di negeri sendiri.

"Setiap seleksi IPDN, tidak pernah memprioritaskan SDM Amungme Kamoro. Baru berkoar-koar pemekaran, SDM-nya tidak dipersiapkan. Kita ini kan di Timika sibuk bicara pemekaran. Tapi pertanyaannya, Mimika punya kesiapan apa terhadap anak anak Amungme Kamoro untuk duduk di posisi-posisi pemimpin," katanya.

Yang mencengangkannya, anaknya berhasil mengumpulkan 284 poin di seleksi TKD. Sementara di kabupaten lain di Papua beberapa peserta dengan poin lebih rendah dinyatakan lolos seleksi.

Menurutnya, hal itu karena kabupaten lain di Papua komitmen memprioritaskan anak-anak daerah sendiri. Jauh berbeda di Mimika, dalam seleksi IPDN tak ada perhatian apalagi  proteksi terhadap kaderisasi kepemimpinan Amungme Kamoro.

Ceritanya, kata Elias, pasti berbeda misalnya jika BKPSDM Mimika hanya meloloskan berkas dari anak-anak Amungme Kamoro untuk mengikuti tes atau seleksi IPDN.

"Dari bupati ke bupati, dari BKD ke BKD, semua sudah gagal mengkaderkan manusia Amungme Kamoro, produk IPDN tidak ada. Ini harus jadi catatan khusus bagi bupati dan BKD. Kalau memang mau Amungme Kamoro jadi tuan di atas tanahnya sendiri, kasih masuk, tidak usah pendatang atau Papua lain. Amungme Kamoro ada kok". 

"Amungme Kamoro tidak pernah pergi tes di Manokwari, Biak Jayapura Wamena atau Paniai sana. Kenapa Bupati dan BKD tidak bisa kunci nama-nama peserta seleksi IPDN itu anak Amungme Kamoro saja," gugat Elias. (Burhan)