Papua60detik - Menjelang aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 7 April 2026, Polres Nabire mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 

Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, menegaskan bahwa pihak kepolisian menghormati hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Imbauan ini disampaikan menyusul rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Komite Pimpinan Kota Front Rakyat Papua Bergerak (FRB) bersama mahasiswa di Nabire.

Dalam keterangannya, Kapolres meminta peserta aksi menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan tidak anarkis. Ia mengingatkan pentingnya menaati aturan hukum selama kegiatan berlangsung. 

“Kami mengimbau agar seluruh peserta aksi tidak membawa benda tajam, senjata, maupun alat berbahaya lainnya yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain,” tegasnya. 

Selain itu, masyarakat juga diminta menghindari tindakan yang dapat memicu gangguan kamtibmas, seperti provokasi, ujaran kebencian, serta penyebaran berita bohong atau hoaks. 

Kapolres Nabire mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu benar. la menekankan pentingnya menjaga persatuan dan stabilitas daerah. 

“Kami mengajak seluruh masyarakat Nabire untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan Kondusif, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya,” ajaknya. 

Tak hanya itu, warga juga diingatkan untuk menjaga fasilitas umum dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan bersama. 

Dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan keamanan, Polres Nabire bersama instansi terkait akan melaksanakan pengamanan secara humanis dan profesional. 

Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian aksi dapat berjalan dengan aman tanpa menimbulkan konflik atau kerugian bagi masyarakat luas. 

'Keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga Nabire tetap aman, damai, dan kondusif,” tutupnya.

Front Rakyat Bergerak atau FRB di Nabire Papua Tengah akan mengelar demonstrasi pada 7 April 2026. Mereka menyoroti isu pertambangan PT. Freeport Indonesia, Majelis Rakyat Papua dan Otonomi Khusus Otsus. 

FRB mengajak seluruh elemen rakyat terlibat dalam aksi demonstrasi. 

"Eksploitasi atas nama investasi adalah wajah baru penjajahan, perlawanan rakyat adalah jawaban sejarah," tulis FRB dalam pernyataan yang diterima media ini. (Elia Douw)