Jika BDR Berlanjut Hingga Maret, MKKS SMK Mimika Berencana Tutup Sekolah
Pembelaran tatap  muka sebelum masa pandemi covid-19. Foto: Anti Patabang/Papua60detik
Pembelaran tatap muka sebelum masa pandemi covid-19. Foto: Anti Patabang/Papua60detik

Papua60detik - Pemerintah Kabupaten Mimika hingga kini belum bisa memastikan kapan proses belajar tatap muka akan kembali dilakukan. Sebabnya, pandemi belum juga reda.

Tercatat hingga 26 Januari 2021 kemarin jumlah kasus positif sudah 4.138, sembuh 3.669, kasus aktif 431 dan meninggal dunia 38.

Ketua Musyawarah Keja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Mimika, John Lemauk mengatakan jika belajar dari rumah (BDR) masih terus berlangsung hingga beberapa bulan ke depan maka akan ada beberapa sekolah yang memilih untuk tutup atau menghentikan proses BDR baik secara online, maupun offline.

Pasalnya banyak sekolah yang sudah tidak bisa membayar guru honor karena selama BDR ada banyak siswa yang tidak membayar BP3 atau uang bulanan sekolah.

“Karena itu tadi kita belajar juga tidak ada manfaat. Guru yang kasih pelajaran online kan dibayar juga. Dong harus terima gaji. Dari mana sementara anak-anak kan tidak ada yang membayar uang BP3nya. Inikan, karena itu tadi sudah hampir satu tahun. Kalau cuma enam bulan yah mungkin,” jelasnya saat ditemui, Rabu (27/1/2021).

Ia mengatakan sebelumnya mereka sangat berharap belajar tatap muka sudah bisa dimulai di tahun 2021 ini, namun karena kasus positif covid-19 terus meningkat sehingga Pemerintah Daerah pun belum bisa mengizinkan.

Ia menegaskan jika dalam waktu dua atau tiga bulan kedepan belum juga ada tanda-tanda belajar tatap muka, mereka akan  putuskan menutup sekolah.

“Hanya itu tadi, pertimbangan kami di lapangan banyak masalah yang muncul dengan belajar online ini, yah kalau ke depan ini tidak ada juga tahu bahwa katakanlah misalnya bulan Maret SMA/SMK bisa tatap muka misalnya, mungkin kami masih bisa jalan. Tapi kalau tidak ada kejelasan juga mungkin kami pilih tutup dulu. Supaya guru tidak dibayar, anak-anak juga tidak repot cari paket atau jalan pulang pergi,” tegasnya.

Namun ia mengatakan akan tetap menyampaikan hal ini kepada pemerintah baik kabupaten maupun provinsi untuk mendapat arahan.

Ia mengakui proses BDR sangat tidak maksimal. Banyak siswa yang menganggapnya sebagai main-main karena guru tidak bisa selalu mengontrol. Berbeda dengan belajar di sekolah yang setiap hari ketemu guru sehingga perkembangannya pun bisa dilihat. (Anti Patabang)