Papua60detik - Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Mimika,  Vinsent Oniyoma menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum dan reformasi birokrasi di Kabupaten Mimika. 

Ia mengapresiasi kinerja Kejaksaan yang telah berhasil menyelamatkan uang negara melalui pengungkapan kasus dugaan korupsi di Mimika baru-baru ini.

Oniyoma menyatakan dukungan penuh terhadap Polres dan Kejaksaan membongkar kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Pemerintah Kabupaten Mimika, yang telah merugikan negara dan masyarakat. Katanya, tindakan tegas diperlukan untuk membersihkan tata kelola pemerintahan.

"Dewan Adat Daerah juga sangat mendukung rencana reformasi birokrasi yang diusulkan oleh Bupati Mimika, yang bertujuan untuk melakukan penataan birokrasi yang bersih dan akuntabel, demi menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," tuisnya kepada Papua60detik, Senin (23/6/2025) malam.

Untuk mencegah korupsi, Dewan Adat Daerah mengusulkan Bupati Mimika wajib menerapkan E-Budgeting dalam mengelola anggaran daerah. Hal ini dimaksudkan agar terpenuhi prinsip transparansi dan mencegah praktik kongkalikong.

Praktik penegakan hukum terhadap korupsi di  Mimika selama periode 2020-2024, menurut Oniyoma, menunjukkan tren peningkatan positif.  

Katany, DAD Mimika menjadi bagian yang akan mengawal pembangunan di negeri Amungsa.

"Kami telah mengumpulkan informasi dari laporan resmi dan indikator kinerja pemerintahan daerah, yang mencakup kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta efektivitas penegakan hukum oleh institusi seperti Polri dan Kejaksaan," kata Oniyoma.

Pada tahun 2020 sebutnya, telah dicatat tingkat korupsi yang relatif tinggi di Kabupaten Mimika, dengan sekitar 15 kasus terkonfirmasi terkait penyalahgunaan anggaran daerah dan proyek infrastruktur. Penyalahgunaan anggaran ditandai oleh dugaan praktek KKN yang merugikan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, periode 2021-2022 menunjukkan peningkatan dalam penegakan hukum, di mana jumlah kasus yang berhasil ditangani naik hingga 40%, berkat tindakan tegas dari Kejaksaan dan Polri. Peningkatan penegakan hukum tersebut didukung oleh peningkatan pengawasan masyarakat dan reformasi birokrasi yang dimulai pada tahun tersebut.

Di tahun 2023-2024, Oniyoma mengindikasikan terjadi penurunan signifikan dalam praktik korupsi, dengan angka kasus turun sekitar 25% dibandingkan periode awal. Faktor utama di balik perubahan ini adalah implementasi kebijakan seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan inisiatif lokal, termasuk penerapan E-Budgeting untuk meningkatkan transparansi anggaran daerah. E-Budgeting, yang mulai diterapkan secara lebih luas pada tahun 2023, telah membantu mencegah praktik kongkalikong dengan membuat alur pengelolaan dana lebih terbuka dan mudah diaudit.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya untuk penegakan hukum di daerah terpencil dan pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi tata kelola. Pentingnya dukungan berkelanjutan dari lembaga adat dan masyarakat, seperti yang disuarakan oleh DAD Mimika, untuk menjaga momentum reformasi. Kabupaten Mimika sedang menuju arah yang lebih baik dalam memerangi korupsi, dengan tingkat transparansi yang lebih tinggi jika reformasi dilanjutkan secara konsisten.

"Untuk itu, saya mengajak semua elemen masyarakat untuk menjadi garda terdepan mengawal pembangunan. Ke depan.saya harap kita sama-sama jaga Tanah Amungsa Bumi Kamoro.. wilayah Sempan ini sebagai rumah kita bersama," harap Oniyoma. (Burhan)