Papua60detik - Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial memaparkan strategi penanggulangan kemiskinan.

Pada kegiatan ini, Dinas Sosial menghadirkan narasumber dari Pengamat Ekonomi Nasional dan Tim Ahli Sinergi Visi Utama. 

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Johannes Palitean mengatakan kegiatan ini sebagai wadah berbagi informasi kendala setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya pengentasan kemiskinan. 

Yohanes mengatakan, sejauh ini upaya dari Dinas Sosial sendiri adalah memberikan bantuan kepada masyarakat, namun masih perlu dilakukan sinkronisasi dan verifikasi data sehingga bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi tumbang tindih program dengan OPD lainnya. 

Agung Kresna Bayu dalam materinya menjelaskan merujuk pada data BPS, angka kemiskinan Kabupaten Mimika adalah 14,18 persen dari jumlah penduduk 318.679 jiwa. Sementara berdasarkan DTSEN, Kabupaten Mimika memiliki jumlah penduduk ekstrem (desil 1) sebanyak 12.361 keluarga per 01 September 2025.

Jumlah keluarga miskin terbanyak berada di Distrik Mimika Baru yaitu 42.187 jiwa, Wania sebanyak 18.048 jiwa, dan Ditrik Kuala Kencana sebanyak 9.069 jiwa. 

Sedangkan untuk keluarga miskin ekstrem (desil 1) terbanyak di Distrik Mimika Baru yaitu 13.782 jiwa, Distrik Wania 5.218 jiwa, Distrik Tembagapura 3.807 jiwa. 

Agung menyebut, salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Mimika dalam penanggulangan kemiskinan adalah data yang tidak sinkron dan valid. Hal ini mengakibatkan program tidak tepat sasaran.

Pemkab juga menurutnya kekurangan inovasi yang terarah dan berkesinambungan sehingga belum optimal memanfaatkan peluang dan potensi lokal. 

Selain itu, tingginya inflasi dan ketidakstabilan harga mengakibatkan daya beli dan perlambatan penurunan kemiskinan. Ditambah lagi, belum meratanya pusat kegiatan ekonomi dan  pembangunan.

"Tingginya angka pengangguran terbuka, ini juga meningkatkan jumlah persentase penduduk miskin usia produktif," kata Agung.

Oleh karena itu, melalui kegiatan ini Kabupaten Mimika akan melakukan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dengan mengusung tema Transformasi Fakir Miskin Menuju Ekonomi Mandiri Adil dan Sejahtera (TIFA MAS). 

Agung menjelaskan program ini lahir dari kesadaran bahwa kemsikinan bukan hanya persoalan ekonomi melainkan juga berkaitan dengan pola pikir, keterampilan, akses terhadap sumber daya serta kesempatan berusaha. Program ini membutuhkan sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah, swasta hingga masyarakat. 

"Program ini mengintegrasikan berbagai upaya mulai dari pemberdayaan, peningkatan keterampilan, dukungan akses modal, hingga pemasaran, dan mengubah pola pikir masyarakat lebih produktif," pungkasnya. (Martha)