Papua60detik - Memasuki 2024, Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika menggratiskan seluruh biaya pendidikan di sekolah negeri mulai dari tingkat sekolah dasar sampai di jenjang SMA-SMK 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Jeni Ohestina Usmany mengatakan, sebelumnya sekolah gratis ini hanya berlaku sekolah negeri tingkat SD dan SMP.  Sementara SMA-SMK masih diperbolehkan untuk pungutan berupa biaya pengembangan kesiswaan.

Memasuki 2024, katanya, semua bentuk pembiayaan dan pungutan di sekolah negeri tidak lagi diperbolehkan. Biaya-biaya itu sepenuhnya akan ditanggung Pemkab Mimika

“Jadi siswa baru itu tidak ada (biaya) formulir. Tidak ada. Biaya pengembangan (siswa) itu tidak ada,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Dinas Pendidikan, Selasa (6/2/2024).

Apalagi sekolah negeri sebetulnya sudah dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA),

Meski begitu, ia tetap membuat pengecualian bagi SMK Negeri. Katanya, masih akan dikaji kembali.

“Misalnya nanti ada pungutan-pungutan, akan kami umumkan untuk apa-apa dan berapa (nilainya), kerena mereka praktek,” Kata Jeni 

Sedangkan untuk biaya guru kontrak sekolah negeri, upah atau gajinya ditanggung sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan.  

“Saya ucapkan terima kasih kepada pak Bupati karena dengan adanya mandatory spending itu dana pendidikan saya pikir cukup untuk membiayai semua,” kata Jeni

Dengan kebijakan ini, sekolah negeri tidak lagi boleh menjual seragam kepada siswa kecuali seragam olahraga dan batik.

Khusus untuk siswa Amungme dan Kamoro yang belajar di sekolah swasta, Dinas Pendidikan akan menanggung biaya SPP-nya.

“Kita kasih SPP, jadi misalnya ada pungutan di situ Rp150 ribu (per siswa) kita yang bayar (per bulan), jadi entah dia pungut atau tidak kita sudah hitung dan kita bayar semua kita transfer ke rekening,” tuturnya. (Faris)