Papua60detik - Sejak jenjang pendidikan menengah dialihkan ke provinsi, banyak hal berubah. Salah satunya perhatian pemerintah di tingkat kabupaten.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kabupaten Mimika, John Lemauk mengatakan, SMA-SMK kini seperti ayam yang kehilangan induk. Tidak mendapat perhatian pemerintah kabupaten, padahal siswa-siswinya adalah anak-anak Kabupaten Mimika.

“Kami kurang lebih 3 tahun ini bagaikan ayam kehilangan induk. Kami memiliki orang tua di Kabupaten Mimika, sehingga kami berharap visi dan misi mengembangkan SDM bisa berjalan,” katanya dalam pembukaan Ujian Sekolah (US) SMA-SMK di SMK Tunas Bangsa, Senin (15/3/2021).

Ia berharap Pemerintah Kabupaten menyediakan unit perbantuan khusus untuk pendidikan menengah. Dengan begitu, mereka tidak harus ke Dinas Pendidikan dan Arsip Daerah Provinsi di Jayapura sebagaimana yang selama ini mereka lakukan.

“Perjalanan ini membutuhkan waktu, tenaga dan lain-lain. Termasuk biaya,” ungkapnya.

John mengatakan dari 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua, sebagain besar diantaranya sudah memiliki unit perbantuan. Ia berharap hal ini bisa diperhatikan Pemkab Mimika.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob mengaku sangat sedih mendengar penyampaian Ketua MKKS SMK. SMA-SMK mendidik anak-anak Mimika tetapi tidak mendapat perhatian pemerintah kabupaten.

“Saya pikir ini bukan soal perhatian dalam bentuk lain, tapi ini persoalan mungkin ada ketidaksamaan persepsi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Mungkin begitu,” katanya.

Wabup mengungkapkan sudah pernah membahas hal tersebut dengan Pemprov Papua. Namun belum menemukan jalan keluarnya.

Ia berjanji akan berjuang dan kembali berkoordinasi untuk membahas bagian mana yang menjadi tanggung jawab Pemkab dan Pemprov dalam penyelenggaraan pendidikan menengah.

“Karena kami merasa ini kami punya anak-anak. Anak-anak SMA-SMK kalau berprestasi bukan nama provinsi saja yang mereka bawa tetapi juga jabupaten,” pungkasnya.

Soal unit perbantuan, ia pun akan mengusahakan agar setiap ada urusan, Kepsek dan guru tidak harus ke provinsi. Tapi bisa dilakukan di Timika.

“Masak masalah kecil harus terbang ke Jayapura. Paling tidak bisa urus di sini. Soal tempat dan lain-lainnya nanti kita atur kemudian. Tapi saya mau sampaikan bahwa anak-anak SMA-SMK adalah anak-anak Mimika,” tutupnya.  (Anti Patabang)