Papua60detik - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Ummat Provinsi Papua Tengah menegaskan pemerintah pusat dan daerah tidak tinggal diam dalam penanganan konflik bersenjata dan dugaan kasus pelanggaran HAM di Papua Tengah terutama di Intan Jaya dan Kabupaten Puncak. 

Ketua DPW Partai ummat Oya Pigome meminta pemerintah tak hanya sibuk  membahas anggaran dan pembangunan fisik.

"Nyawa orang Papua terancam punah. Intan Jaya kembali berduka setelah sebelumnya Puncak juga mengalami peristiwa sama. Dua daerah ini seakan menjadi arena konflik yang terus menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil," kata Oya dalam keterangan tertulisnya kepada papua60detik.id Senin (6/7/2026). 

Menurutnya, konflik yang berkepanjangan telah meninggalkan luka mendalam bagi banyak keluarga Papua. Masyarakat hidup dalam ketakutan dan kehilangan anggota keluarga.

"Anak kehilangan mama, suami kehilangan istri, orang tua kehilangan anak. Setiap korban meninggalkan duka yang panjang bagi keluarga dan masyarakat," ujarnya.

Oya mengutip berbagai laporan yang menyebut adanya operasi keamanan di sejumlah kampung yang menyebabkan warga mengungsi ke wilayah yang dianggap lebih aman.

Oya menyebut beberapa warga sipil yang dilaporkan meninggal dunia dalam kurun waktu kurang dari satu pekan terakhir, antara lain seorang pelayan gereja bernama Elianus Agimbau, seorang pemuda bernama Okto Tigau (19), serta Melkiana Duwitau (31), seorang ibu yang sedang hamil beseta anak dalam kandungannya.

Oya meminta agar dilakukan pemulihan menyeluruh bagi keluarga korban, mencakup dukungan psikososial, jaminan keamanan, dan akses efektif terhadap keadilan. Penanganan kasus-kasus serupa yang lebih dulu terjadi namun belum menunjukkan titik terang kepada publik juga wajib dilakukan.

Ia mengatakan peristiwa-peristiwa tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena menyangkut keselamatan warga sipil.

Partai Ummat Papua Tengah menilai para pemimpin daerah di Papua memiliki posisi strategis untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Suara para kepala daerah terkait situasi kemanusiaan di Papua masih sangat minim terdengar.

Ia menilai berbagai pertemuan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat lebih banyak membahas pembangunan fisik dibanding perlindungan warga yang terdampak konflik.

"Memang pembangunan penting, tetapi keselamatan manusia juga harus menjadi prioritas utama. Pembangunan tidak akan berarti jika masyarakat terus hidup dalam ketakutan dan kehilangan anggota keluarganya," ujarnya.

Menurutnya, sikap pasif para pemimpin daerah dapat menimbulkan kesan bahwa situasi di Papua berjalan normal, padahal masih banyak persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian serius.

Ia meminta pemerintah pusat segera membentuk Tim Investigasi yang melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengungkap berbagai peristiwa yang menimbulkan korban jiwa di Intan Jaya dan Puncak serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat sipil.

"Sudah banyak nyawa yang hilang. Perlu ada upaya serius untuk mencari fakta, mengungkap peristiwa yang terjadi, dan mencegah agar kejadian serupa tidak terulang kembali," katanya.

Partai Ummat Papua Tengah menyatakan akan terus mendorong penegakan hak asasi manusia, perlindungan warga sipil, dan penyelesaian konflik yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan di Tanah Papua. (Elia Douw)