Papua60Detik – Sejumlah pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar Timika angkatan 2026 menggelar aksi damai di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Kamis (30/4/2026). Mereka menuntut penambahan kuota beasiswa afirmasi serta pemerataan akses pendidikan bagi pelajar di Mimika, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Para pelajar menilai kuota afirmasi yang tersedia saat ini belum mampu menjawab kebutuhan pendidikan generasi muda di Mimika. Mereka juga menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika, termasuk alokasi dana pendidikan dan dana Otonomi Khusus (Otsus), yang dinilai seharusnya lebih difokuskan untuk kepentingan pelajar lokal.

Salah satu peserta aksi dalam orasinya menyampaikan generasi muda terutama OAP, membutuhkan perhatian lebih melalui kebijakan pendidikan yang berpihak. Anggaran yang besar harus dimanfaatkan secara maksimal agar lebih banyak pelajar mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan.

Solidaritas Pelajar Timika meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika meningkatkan kuota penerima beasiswa afirmasi dari 100 orang menjadi 500 orang. Serta meminta agar prioritas diberikan kepada pelajar OAP dari tujuh suku yang ada di Mimika.

Para pelajar menyatakan apabila tuntutan pertama tidak dipenuhi, mereka akan melakukan pendataan terhadap pelajar angkatan 2026 untuk melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Timika, Manokwari, dan Jayapura, lalu meminta Dinas Pendidikan bertanggung jawab.

Jika tuntutan pertama dan kedua tidak direspon, mereka mengusulkan pembangunan kampus bertaraf nasional di Mimika sebagai solusi jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan.

Menanggapi aspirasi para pelajar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun mengatakan seluruh penggunaan anggaran di instansinya dilakukan secara terbuka dan transparan.

Ia menjelaskan dari total anggaran sekitar Rp780 miliar, lebih dari Rp400 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk ASN dan guru kontrak. Sementara lebih dari Rp300 miliar digunakan untuk belanja barang dan jasa.

“Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam pengelolaan anggaran tersebut,” ujarnya.

Terkait permintaan penambahan kuota beasiswa afirmasi, Antonius menyebut hal itu sudah dibahas dalam rapat internal. Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan segera menyusun dan mengirim surat resmi kepada kementerian terkait untuk mengusulkan penambahan kuota.

Sementara mengenai usulan pembangunan kampus negeri di Timika, ia menjelaskan bahwa kewenangan pembangunan universitas negeri berada di pemerintah provinsi.

“Usulan tersebut merupakan masukan yang baik dan akan kami teruskan kepada pimpinan daerah, yakni Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah. Saya berharap semua pihak bersabar,” katanya.

Antonius mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan telah berdiskusi dengan YPMAK untuk menyusun konsep bersama terkait pemberian beasiswa ke depan.

“Nantinya bantuan beasiswa akan memiliki kriteria yang jelas dan diselaraskan antara pemerintah daerah dan YPMAK. Dengan begitu, tidak ada lagi perbedaan pilihan bagi pelajar, baik melalui YPMAK maupun Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan, para pelajar akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Aksi demonstrasi berlangsung aman dan mendapat pengawasan aparat keamanan. (Rahmat J)