Papua60detik - Tahun ini Pemkab Mimika hanya menganggarkan Rp2.468.800.000 buat mahasiswa. Anggaran ini bukan beasiswa tapi untuk pembayaran operasional dan biaya kontrakan mahasiswa di kota studi.

Nilainya turun jauh dibanding tahun 2020. Tahun lalu Mimika mengalokasikan anggaran beasiswa mahasiswa sebesar Rp17.628.413.497.

Berbicara di rapat Paripurna III Masa sidang II, di Gedung DPRD Mimika, Kamis (8/7/2021), Sekretaris Daerah Mimika, Michael Gomar mengaku Pemkab masih akan memvalidasi data mahasiswa penerima beasiswa.

Katanya, validasi diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan dengan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) dan atau kabupaten lain.

Menurut Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Setda Mimika, Marthinus Nuboba, di tahun 2021 memang tidak ada bantuan beasiswa bagi mahasiswa.

"Palingan yang ada hanya pemondokan, selain itu tidak ada," ujarnya kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).

Minimnya anggaran juga berdampak pada kerja sama Pemkab Mimika dengan beberapa lembaga pendidikan. Misalnya di sekolah penerbangan, Pemkab saat ini harus mengutang.

"Setelah kami masuk (menjabat), utang Pemda masih ada di sana sehingga kita sudah bayar separuh, masih ada separuh," jelasnya.

Ia mengaku, karena hal tersebut, beberapa mahasiswa sekolah penerbangan datang menemuinya, mengeluh.

"Yah saya bilang kalau soal dana kami sudah ajukan dalam rencana kerja hanya saja tidak terakomodir, soal bantuan-bantuan itu, Stiepan pun tidak ada," tuturnya.

Ia hanya berharap, batuan bagi mahasiswa tersebut dapat terakomodir dalam APBD Perubahan 2021. Jika diakomidir, anggaran itu akan diprioritas membayar tunggakan ke lembaga pendidikan kerja sama Pemkab seperti Stiepan, Sekolah Penerbangan, dan Universitas California.

Ditanya soal jumlah utang kepada tiga lembaga pendidikan tersebut, Marthinus mengatakan jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

"Pokoknya semua miliar, miliar itu. Jadi lumayan besar. Tagihan sudah ada. Sempat juga dulu anak-anak dari sekolah penerbangan dikeluarkan dari asrama karena biaya, begitu juga dengan Stiepan tetapi setelah Pemkab Mimika koordinasi mereka kembali lagi," tutupnya. (Fachruddin Aji)