Papua60detik - Masih menjadi pertanyaan,  Mimika punya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi tetapi masih banyak warganya hidup di jurang kemiskinan, bahkan miskin ekstrem.

IPM Kabupaten Mimika pada tahun 2024 tercatat sebesar 75,91. Sementara BPS mencatat  masyarakat Mimika yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem sebesar 5,37 persen, yang miskin 14,18 persen dari jumlah penduduk 318.679 jiwa.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling membeberkan alasan mengapa Mimika punya IPM tinggi, tetapi angka kemiskinan masih tinggi juga. Menurutnya, hal itu karena Mimika menjadi daerah yang paling banyak dituju untuk mencari pekerjaan. Sementara lapangan pekerjaan terbatas. 

Katanya, banyak masyarakat yang datang dari luar langsung urus dokumen di Disdukcapil guna lamar kerja. Mereka menjadi warga Mimika dan tercatat tidak bekerja. Ini menjadi beban data yang menyatakan banyak warga Mimika tidak bekerja. 

"Selain itu, banyak masyarakat yang bekerja sebagai pendulang yang tidak punya rumah. Hal itu menjadi indikator bahwa mereka belum mempunyai tempat tinggal yang layak dan membuat data (kemiskinan) kita meningkat," ujarnya saat diwawancarai, Selasa (20/05/2025). 

Katanya, data yang dikeluarkan BPS, yang miskin bukan di wilayah kampung, melainkan masyarakat di daerah kota yang padat penduduk. 

Pemkab pun terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan. Terutama mengeliminasi kemiskinan ekstrem. Hal itu sesuai dengan target Pemerintah Indonesia untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2026. 

Oleh karena itu Pemkab Mimika bakal melakukan aksi tahunan yang fokus pada eliminasi kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi dan meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Dari situ kita bisa lebih fokus, karena target 2026 kalau bisa penghapusan kemiskinan ekstrem, bukan yang miskin. Mudah-mudahan 2026 sudah tidak ada kemiskinan ekstrim, artinya sudah di 0," tambahnya. 

Supaya rencana aksi terkonsep baik, Pemkab Mimika akan berkoordinasi dengan BPS untuk mengetahui indikator apa yang membuat kemiskinan ektrem serta stunting, inflasi daerah dan SPM di Mimika. 

"Dengan mengetahui indikatornya kami bisa mengetahui arah lokusnya. Sehingga pemerintah bisa mengatasi masalah tersebut dengan tepat," pungkasnya. (Martha)