Papua60detik – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Papua Selatan lebih proaktif memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) sebagai pelaku usaha di sektor distribusi dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) ke-VII Dewan Pengurus Cabang Hiswana Migas Papua Selatan di Hotel Halogen, Merauke, Senin (16/6/2025).

“Kami mendorong agar OAP diberdayakan menjadi pemasok dan penjual BBM di wilayahnya masing-masing. Ini langkah penting untuk menekan disparitas harga serta memperkuat kemandirian dan ketahanan ekonomi lokal,” ujar Paskalis dalam sambutannya.

Lebih lanjut, ia meminta Hiswana Migas untuk aktif memberikan pelatihan dan pendampingan usaha secara berkelanjutan bagi OAP, agar mereka siap bersaing dan mampu menjalankan bisnis BBM secara profesional dan berkelanjutan.

Menanggapi tema Muscab kali ini, “Meningkatkan Sinergitas untuk Mendukung Program Strategis Nasional (PSN),” Wakil Gubernur turut menyoroti persoalan krusial terkait konsumsi BBM di sektor pertanian, terutama penggunaan bahan bakar untuk alat dan mesin pertanian (Alsintan), yang diduga menjadi salah satu penyebab antrean panjang di SPBU-SPBU Merauke.

“Kita harus memetakan kebutuhan riil BBM untuk alsintan. Ini bagian dari PSN, namun bila tidak dikelola secara bijak bisa berdampak pada distribusi BBM untuk masyarakat umum,” jelasnya.

Paskalis juga mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Merauke mengeluarkan instruksi untuk membatasi antrean kendaraan pembeli BBM setelah pukul 10.00 WIT. Ia mendorong adanya audit menyeluruh terhadap kendaraan maupun SPBU yang diduga menyalurkan BBM subsidi secara tidak tepat sasaran.

Sementara itu, sistem digitalisasi dalam distribusi BBM juga menjadi sorotan. Menurut Paskalis, digitalisasi memang diperlukan di wilayah perkotaan, tetapi di kampung-kampung yang minim akses jaringan dan teknologi, pendekatan manual lebih efektif.

“Distribusi BBM di kampung sebaiknya tetap dilakukan secara manual agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat hanya karena keterbatasan sinyal dan teknologi,” imbuhnya.

Ia juga menekankan pentingnya posisi Hiswana Migas sebagai mitra strategis pemerintah yang harus tetap independen.

“Hiswana Migas harus netral. Tugasnya adalah memastikan distribusi BBM tepat sasaran, tepat jumlah, dan memberikan edukasi kepada para pelaku usaha,” tegas Paskalis.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Merauke, Yoseph B Gebze, menyampaikan bahwa ketersediaan dan pemerataan BBM merupakan isu fundamental dalam mendukung pembangunan di wilayah perbatasan dan pedalaman Papua Selatan.

“Distribusi BBM yang tidak merata serta harga yang mahal sangat dirasakan masyarakat di distrik dan kampung. Ini menjadi agenda penting yang harus dibahas dan ditindaklanjuti bersama,” ujarnya.

Bupati berharap Muscab Hiswana Migas ke-VII ini dapat menghasilkan program kerja yang konkret, kolaboratif, dan mampu menjawab tantangan distribusi energi secara adil dan efisien di Papua Selatan. (Jamal)