Papua60detik - Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Martinus Nuboba mengakui penyaluran bantuan pendidikan bagi mahasiswa di berbagai kota studi tahun ini terlambat.

Ia menuding, mahasiswa sendiri sebagai penyebab keterlambatan penyaluran.

"Jadi hingga saat ini masih dalam proses. Hal ini dinilai lambat karena para mahasiswa ini belum semuanya mengumpulkan data yang diminta," kata Martinus, Rabu (12/9/2023).

Adapun persyaratan yang diminta antara lain, Kartu Aktif Kuliah, KRS, KHS serta lainnya. Persyaratan ini untuk memastikan mahasiswa calon penerima  bantuan pendidikan benar aktif kuliah.

"Kita sudah minta dari bulan enam kemarin, tapi hingga saat ini belum semuanya terkumpul. Cepatnya penyaluran ini tergantung persyaratan yang dikumpulkan," jelasnya. 

Ia mengimbau para mahasiswa secepatnya mengumpulkan persyaratan tersebut agar segera dilakukan penyaluran.

Ia juga menanggapi terkait informasi pemotongan biaya pemondokan maupun operasional seperti yang disampaikan para mahasiswa di Salatiga.

“Jadi pemotongan itu tidak ada. Untuk biaya kontrakan setiap kota kita kasih Rp150 juta selama satu tahun dipotong PPN dan PPh ke setiap kota studi," ungkapnya.

Biaya kontrakan biasanya langsung dikirimkan kepada pemilik kontrakan.

"Jadi sebelum mahasiswa tinggal di kontrakan, Pemkab juga ada persyaratan dimana pemilik kontrakan harus menyertakan dengan nilai kontrak, sertifikat rumah, KTP, Kartu Keluarga lalu kita penandatanganan berita acara, semuanya pemerintah pakai prosedur yang jelas,” katanya.

Selain biaya kontrakan, Bagian SDM katanya juga memberikan biaya operasional setiap tahun di setiap kota study untuk menunjang pembayaran seperti listrik, air dan wifi.

“Per kota studi ada yang Rp20 sampai Rp25 juta, dan pemerintah langsung mengirimkan ke Korwil serta diketahui ketua asrama," ungkapnya. (Faris)