Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Bupati Mimika, Johannes Rettob, Kepala Badan penyuluhan pengembangan SDM Pertanian, Idha Widi Arsanti serta tamu undangan lainnya termasuk kelompok tani di Distrik Wania. 

Yorrys Raweyai mengatakan, Senator Peduli Pangan dicanangkan dalam rangka memperingati 21 tahun DPD RI yang jatuh pada tanggal 1 Oktober mendatang. Oleh karena itu, pihaknya mencari pola kontribusi untuk bangsa dan negara terutama mensukseskan program prioritas presiden. 

Ada dua hal yang menjadi program prioritas pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan. Ketahanan pangan kemudian dibagi menjadi dua yaitu sawah dan jagung. Setelah berkonsultasi antar pimpinan dan seluruh anggota, DPD RI sepakat memberikan kontribusi dalam ketahanan pangan melalui jagung. 

Menurut Yorrys, jagung bukanlah tanaman manja, bisa dikerjakan kurang lebih empat bulan. Namun, meskipun program ini bukan program baru, masih banyak kendala yang harus dihadapi dalam menjadikan jagung sebagai bagian dari ketahanan pangan.

"Dulunya yang menjadi persoalan setelah mereka tanam, mau jual ke mana? Apalagi jagung yang kita prioritaskan saat ini, bukan buat makan tetapi untuk pakan," ucapnya. 

Oleh karena itu, DPD.RI mencari solusi agar program ketahanan pangan ini bisa sukses hingga menuai hasil. Nantinya, hasil panen jagung akan langsung dibeli oleh Bulog. Pembayaran akan diberikan kepada kelompok tani. 

"Harga jangan terlalu diributkan, karena harga pemerintah sudah tetapkan berapa, kita harus ikut, tidak perlu jual di pasar. Kita cukup cangkul, tanam, jaga dia tiga bulan, pemerintah beli, pemerintah bayar ke kita," terangnya. 

Ia pun berharap menanam jagung hari ini bukan hanya sebagai seremonial dan formalitas, tetapi menjadi komitmen bersama untuk melaksanakan program dengan baik. Pihaknya juga mengusahakan bersama Kementerian Pertanian agar DPD RI diberi kuota lahan minimal 5000 Ha.

"Tergantung mau atau tidak, kalau tanah saya yakin ini banyak sekali. Tinggal teman-teman senator, mau atau tidak kita membina, mengedukasi kelompok-kelompok tani, agar program ini bukan hanya seremonial formalistik, tetapi bagaimana proses ini bisa berjalan hingga mendapatkan hasil," pungkasnya.

Selain Papua Tengah, tiga provinsi lainnya sebagai pionir juga bergerak yaitu Bengkulu, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. (Martha)