Papua60detik  - Persoalan surat Somasi yang dilayangkan 15 staf Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Selatan terkait hak gaji staf, 

Mantan Ketua Harian KONI Papua Selatan, Soleman Jambormias melakukan klarifikasi terkait somasi yang dilayangkan 15 staf KONI terkait gaji mereka yang selama sembilan bulan belum dibayar.

"Kita lihat SK, bisa diputuskan sepihak ketika tenaga mereka tidak dibutuhkan lagi. Dibayarkan gajinya sesuai anggaran yang tersedia," ucap Soleman di kantornya, Rabu (14/5/2025).

Ia menjelaskan, alasan tahun 2024 tidak melakukan pembayaran penuh dikarenakan anggaran yang tersedia hanya cukup hingga April 2024.

Menurut Soleman, organisasi olahraga apapun tidak memiliki kewajiban untuk memberikan gaji kepada pengurus. Pemberian gaji atau honorarium hanya bersifat kebijakan jika anggaran tersedia.

"Kalau anggaran yang tersedia hanya satu bulan ya kebijakannya satu bulan, karena anggaran untuk organisasi olahraga bersumber dari hibah pemerintah."

"Tidak ada pemerintah menggaji pengurus organisasi, yang ada adalah honor setiap kegiatan, contohnya Pekan Olahraga Provinsi, panitia yang dibentuk itu yang diberikan honor, tapi kalau honor bentuk bulanan itu sudah bicara tentang kebijakan," tuturnya. 

Di tahun 2024, anggaran pemerintah terbatas karena sedang fokus pada persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) sehingga anggaran Rp5 miliar yang diberikan kepada KONI, tidak untuk membayar honor. 

Anggaran tersebut terbagi untuk pembinaan cabang-cabang olahraga sampai akomodasi kegiatan PON. (Jamal)