Solidaritas Pemuda Pencari Kerja Papua Selatan Unjuk Rasa, ini Tuntutannya

- Papua60Detik

Ratusan pemuda lakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BKPSDM Papua Selatan, Jl.Brawijaya, Merauke, Senin (30/6/2025). Foto: Jamal/ Papua60detik
Ratusan pemuda lakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BKPSDM Papua Selatan, Jl.Brawijaya, Merauke, Senin (30/6/2025). Foto: Jamal/ Papua60detik

Papua60detik — Ratusan pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Pencari Kerja Papua Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Papua Selatan, Jalan Brawijaya, Merauke, Senin (30/6/2025). 

Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Papua Selatan menghentikan rencana penyerahan Surat Keputusan (SK) CPNS yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2025.

Koordinator aksi, Dino, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap proses seleksi CPNS yang dinilai cacat secara prinsip dan melukai semangat Otonomi Khusus (Otsus) Papua, khususnya terkait afirmasi terhadap Orang Asli Papua (OAP).

“Kami menemukan dugaan pelanggaran serius dalam proses rekrutmen ini. Terdapat 13 peserta non-OAP yang dinyatakan lulus seleksi dan memperoleh rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Ini jelas mencederai prinsip afirmasi yang diperjuangkan melalui Otsus,” ujar Dino dalam orasinya.

Menurutnya, apabila SK CPNS tetap diserahkan tanpa penyelesaian menyeluruh atas polemik tersebut, hal itu akan memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap integritas proses rekrutmen ASN di wilayah Papua Selatan.

Dino juga menilai langkah Pemerintah Provinsi yang tetap memproses penetapan SK CPNS secara sepihak, tanpa membuka ruang dialog atau investigasi terhadap temuan tersebut, hanya akan memperuncing konflik sosial dan memperburuk citra pemerintahan daerah.

Adapun tiga tuntutan utama Solidaritas Pemuda Pencari Kerja Papua Selatan dalam aksi tersebut, yaitu: Pertama, Pemerintah Papua Selatan segera mengalokasikan kuoata CPNS sesuai tuntutan OAP.

Kedua, Pemerintah Papua Selatan segera menunda pemberian SK sebelum menindaklanjuti tuntutan para  Pencari Kerja OAPs karena terdapat beberapa temuan terkait dengan 13 orang non OAP yang mendapatkan rekomendasi dari MRP Papua Selatan. Dan ketiga, Gubernur dan Wakil Gubernur segera pecat kepala BKPSDM Papua Selatan karena tidak teliti dan profesional dalam seleksi CPNS formasi 2024 yang sangat merugikan kami. 

Usai menyampaikan aspirasi di depan gedung BKPSDM Papua Selatan, pendemo lanjutkan aksi yang sama di gedung DPR Papua Selatan.  (Jamal)




Bagikan :