Warga Banti I Minta Pembangunan Jembatan dan Sekolah Saat Reses Amos Jamang
Anggota DPRK Mimika, Amos Jamang, melaksanakan reses tahap II di Kampung Banti I, Selasa (7/10/2025). Foto: Faris/ Papua60detik
Anggota DPRK Mimika, Amos Jamang, melaksanakan reses tahap II di Kampung Banti I, Selasa (7/10/2025). Foto: Faris/ Papua60detik

Papua60detik – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Amos Jamang, melaksanakan reses tahap II di Kampung Banti I, Selasa (7/10/2025).

Masyarakat Kampung Banti I antusias menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan di wilayah mereka.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat Banti 1 menyampaikan lima poin utama aspirasi, di antaranya pembangunan jembatan, lapangan penerbangan, pembangunan 60 unit rumah, jembatan gantung, serta renovasi jembatan lama.

Perwakilan warga berharap, seluruh aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada pemerintah daerah, khususnya kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Selain infrastruktur, bidang pendidikan juga menjadi perhatian masyarakat. Maria Magal, warga Kampung Banti, menyampaikan usulan pembangunan Sekolah PAUD dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di kampung tersebut.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah untuk membangun PAUD dan SMA di Kampung Banti agar anak-anak kami tidak perlu jauh-jauh sekolah ke kampung lain,” ungkapnya.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Amos Jamang menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan warga. Ia menegaskan akan mengawal semua usulan tersebut agar dapat menjadi prioritas dalam program pembangunan daerah.

“Aspirasi masyarakat Waa Banti akan kita kawal bersama. Saya akan perjuangkan agar bisa masuk dalam rencana pembangunan pemerintah daerah melalui dinas-dinas terkait,” ujar Amos.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan reses merupakan wujud komitmen DPRK Mimika untuk hadir langsung di tengah masyarakat, mendengar persoalan yang dihadapi, serta memperjuangkannya lewat mekanisme dan kebijakan yang ada di DPRK. (Faris)