Papua60detik - Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika menyampaikan pandangan umum terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Mimika Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang III. Rabu (26/11/2025) 

Anggota Fraksi Golkar, Mariunus Tandiseno, menegaskan bahwa APBD sebagai instrumen pembangunan harus dikelola dengan strategi fiskal tepat di tengah tren penurunan anggaran yang cukup signifikan.

Dalam penyampaiannya, Golkar menyoroti penurunan APBD 2026 yang hanya mencapai Rp 5,6 triliun.

“APBD Mimika mengalami tren penurunan. Tahun 2024 mencapai puncak Rp 7,5 triliun, kemudian turun drastis di 2025, dan kembali turun menjadi Rp 5,6 triliun pada 2026. Ini perlu strategi fiskal yang cerdas,” papar Mariunus.

Menurutnya, ruang fiskal semakin sempit karena belanja pegawai masih menyerap porsi besar. Sementara itu, sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, serta infrastruktur berpotensi mengalami penyesuaian program.

“Penurunan ini tentu berdampak pada pelayanan publik. Karena itu, strategi optimalisasi PAD dan penguatan kemitraan dengan sektor swasta harus menjadi prioritas,” katanya.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar menegaskan pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran dipergunakan untuk kepentingan rakyat Mimika.

“Bagi Golkar, kesejahteraan rakyat adalah prioritas dan suara rakyat adalah suara Golkar. Karena itu, APBD harus dikelola efektif, efisien, dan berpihak kepada masyarakat,” kata Mariunus.

Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas sejumlah capaian pembangunan daerah, khususnya infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.

“Kami mengapresiasi perluasan Jalan Petrosi–Hasanuddin dan peningkatan ruas jalan lain di wilayah Mioko. Program transportasi Mioko–Pasar Baru juga berjalan baik, namun kami berharap frekuensinya ditingkatkan menjadi layanan setiap hari,” tutur Mariunus.

Fraksi Golkar meminta Pemkab Mimika memberi perhatian khusus pada Perda-Perda dan rekomendasi DPRK yang telah ditetapkan, termasuk peningkatan SDM, dukungan terhadap pengusaha OAP, hingga porsi saham bagi pemilik hak ulayat yang terdampak aktivitas tambang.

“Perlu ada tindak lanjut serius terhadap Perda yang telah diparipurnakan. Tanpa alokasi anggaran, Perda itu tidak akan berjalan dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Golkar juga menyoroti kondisi infrastruktur distrik, khususnya Wania, serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar untuk mama-mama OAP.

Isu keamanan kembali menjadi perhatian Fraksi Golkar. Mariunus menyinggung konflik masyarakat yang beberapa kali terjadi di Kwamki Narama.

“Walaupun ranah keamanan ada pada TNI–Polri, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam kolaborasi penanganan. Potensi perang suku dan kerusuhan harus diantisipasi sejak dini,” tegasnya. (Faris)