Bapenda Mimika dari Masa ke Masa, Mantan Pejabat Bagikan Strategi Tingkatkan PAD
Bapenda Mimika mengadakan forum konsultasi publik bertajuk Bapenda dari masa ke masa, Jumat (31/07/2026). Foto: Martha/Papua60detik
Bapenda Mimika mengadakan forum konsultasi publik bertajuk Bapenda dari masa ke masa, Jumat (31/07/2026). Foto: Martha/Papua60detik

Papua60detik - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika mengadakan forum konsultasi publik bertajuk Bapenda dari masa ke masa, menghadirkan para mantan pejabat Bapenda sebagai narasumber, Jumat (31/07/2026). 

Forum tersebut menghadirkan Petrus Yumte, Cherly Lumenta, Paulus Yanengga, dan Dwi Cholifah yang berbagi pengalaman, tantangan, serta strategi mengelola pendapatan daerah.

Plt Kepala Bapenda Mimika, Slamet Sutejo mengapresiasi kehadiran para mantan pejabat Bapenda. Ia berharap pengalaman serta masukan yang diberikan jadi motivasi Bapenda melanjutkan peningkatan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Mimika. 

Ia mengaku, sejak bertugas di Bapenda, mulai menyadari bahwa pengelolaan pendapatan daerah tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan teknis semata. Menurutnya, pengalaman panjang para senior menjadi modal penting karena lebih memahami akar persoalan dan dinamika di lapangan. 

Di sisi lain, Slamet menyebut, perkembangan zaman menuntut aparatur untuk bekerja lebih cepat, adaptif, dan memanfaatkan teknologi meski belum seluruhnya terbiasa dengan sistem digital. Oleh karena itu, ia menegaskan perjalanan kepemimpinan Bapenda adalah sebuah estafet. 

"Ada pepatah mengatakan setiap masa ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin ada masanya. Namun satu hal yang tidak boleh terjadi adalah benang itu tidak boleh terputus. Kita harus kompak," kata Slamet.

Sementara itu, mantan Kepala Bapenda, Dwi Cholifah, mengajak seluruh jajaran Bapenda untuk terus membangun koordinasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah.

Menurutnya, Kepala Bapenda yang baru perlu menjalin komunikasi dan sinergi secara berkelanjutan dengan sejumlah instansi dan mitra strategis, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, kalangan notaris, hingga PT Freeport Indonesia melalui pertemuan-pertemuan rutin.

Dwi mengingatkan bahwa saat ia mengakhiri masa jabatannya, keuangan daerah masih diperkirakan mengalami defisit anggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus menggali sumber-sumber pendapatan baru agar kondisi keuangan daerah semakin kuat.

"Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, melainkan harus tetap bergerak sebagai satu kesatuan yang terorganisir ke depannya," pungkasnya. (Martha)