Papua60detik - Sekitar 60 kasus polio tercatat di Papua Nugini (PNG) sejak Oktober 2025. Dengan mobilitas lintas harian mencapai 3.000–7.000 orang di perbatasan, ancaman masuknya polio ke Papua semakin nyata. 

Kondisi ini menjadi perhatian berdasarkan Survei Cepat Komunitas (SCK) yang dilakukan Dinkes Papua, Dinkes Kota Jayapura, Dinkes Keerom, Tim Imunisasi Papua Juara, dan UNICEF Perwakilan Papua, dengan dukungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 26 Juli 2026.

SKC dilakukan di empat Puskesmas perbatasan  yaitu Pitewi dan Waris (Keerom) serta Koya Barat dan Skow Mabo (Kota Jayapura). 

Health Officer UNICEF Perwakilan Papua Iswahyudi mengatakan, kesenjangan imunisasi lebih banyak dipengaruhi rendahnya pengetahuan masyarakat, bukan semata keterbatasan akses layanan.

Ia menjelaskan, SCK yang menelusuri sisi permintaan imunisasi menjangkau 165 rumah tangga dengan 201 anak sasaran. Hasilnya menunjukkan cakupan polio tetes (OPV4) baru mencapai 62 persen di Kota Jayapura dan 91 persen di Keerom. Sementara itu, cakupan polio suntik (IPV2) masing-masing hanya 47 persen dan 61 persen. Angka tersebut masih di bawah target cakupan imunisasi sebesar 95 persen.

"Cakupan OPV bahkan anjlok dari 89 persen pada dosis pertama menjadi 75 persen pada dosis keempat, menandakan banyak anak yang tidak menuntaskan imunisasinya" ujar Iswahyudi. 

Ia menambahkan, temuan utama menunjukkan 50 persen responden di Jayapura dan 48 persen di Keerom belum mengenal istilah polio, sementara hanya 1 dari 10 orang tua mengetahui jadwal imunisasi. Rumor anti-imunisasi masih beredar, 64 persen anak di Keerom belum memiliki akta kelahiran, dan sebagian besar pelintas batas menggunakan jalur tidak resmi tanpa skrining kesehatan.

"Bagi UNICEF, data adalah titik awal, bukan akhir. Keberhasilan kita adalah ketika setiap anak di pusat kota, di kampung, maupun di perbatasan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan," tegas Iswahyudi saat diseminasi hasil SCK di Jayapura.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, drg Juliana Napitupulu mengungkapkan tren imunisasi menurun sejak pandemi COVID-19. Tren itu erat kaitannya dengan menurunnya kepercayaan masyarakat.

 "Yang kami amati adalah bahwa saat ini masyarakat sedikit krisis kepercayaan terhadap imunisasi, baik itu yang datang ke posyandu, ke klinik, ke puskesmas, maupun ke rumah sakit," kata drg. Juliana Napitupulu.

Hal yang sama disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, Turas. Ia menekankan perlunya peningkatan kinerja petugas kesehatan untuk mengantisipasi risiko penularan polio, terutama di wilayah berisiko di Keerom.

Turas menambahkan, dalam diseminasi di dua wilayah, pemangku kepentingan lintas sektor menyepakati sejumlah solusi prioritas, antara lain edukasi dwibahasa Pigin-Indonesia, penguatan peran kader dan tokoh masyarakat/agama untuk menangkal hoaks, pengingat jadwal imunisasi, sweeping dan imunisasi kejar, Gerakan Ayah Peduli Imunisasi, percepatan administrasi kependudukan, serta penguatan skrining kesehatan di pos lintas batas negara.

"Seluruh pihak berkomitmen menindaklanjuti kesepakatan melalui koordinasi dan evaluasi berkala agar setiap anak di wilayah perbatasan terlindungi dari polio," pungkasnya. (Martha)