Papua60detik - Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang memperjuangkan agar dana otonomi khusus (Otsus) Papua tidak dipangkas pemerintah pusat.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Apolo dalam pertemuan dan konsolidasi Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI yang digelar di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Selatan, Sabtu (13/9/2025) malam.

Rombongan PURT DPD RI berkunjung ke Papua Selatan untuk meninjau proyek pembangunan pusat pemerintahan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sekaligus meminta dukungan terkait rencana pembangunan Kantor DPD di kawasan tersebut.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Apolo menegaskan bahwa Papua masih membutuhkan dukungan khusus dalam pembangunan. Ia menjelaskan, berbeda dengan daerah lain seperti Aceh dan Ambon yang lebih dulu membangun pasca-kemerdekaan, Papua baru mulai bergerak membangun pada 1961.

“Papua di wilayah pantai relatif berkembang, tetapi wilayah pegunungan masih jauh tertinggal. Karena itu, Papua membutuhkan kekhususan dan afirmasi,” ujar Gubernur.

Apolo menekankan, dana Otsus sangat vital bagi percepatan pembangunan di Papua. Jika anggaran tersebut dipangkas, Papua akan semakin tertinggal.

“Kami sangat apresiasi dan berterima kasih karena DPD RI sudah memperjuangkan agar dana Otsus tidak dipotong. Dana ini sangat menentukan pembangunan Papua,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan pembangunan kantor gubernur, DPRP Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) menggunakan APBN, sebab APBD Papua Selatan hanya Rp1,3 triliun per tahun dan tidak mencukupi untuk membiayai proyek strategis tersebut.

“Papua Selatan membutuhkan dukungan pusat agar dapat mengejar ketertinggalan pembangunan,” tambahnya.

Terkait permintaan pembangunan Kantor DPD RI di kawasan pusat pemerintahan Salor, Gubernur menyatakan dukungan penuh dan siap mengawal proses hibah tanah maupun pembangunan agar berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, Ketua PURT DPD RI, Hasan Basri, menegaskan pihaknya berkomitmen memperjuangkan kepentingan Papua di tingkat pusat, termasuk memastikan anggaran untuk Papua tidak terkena efisiensi.

“Ini merupakan perjuangan DPD RI, khususnya perwakilan Papua di pusat. Kami ingin pusat pemerintahan di Salor tidak berpindah-pindah, dan pembangunan Kantor DPD dapat segera direalisasikan di kawasan itu,” kata Hasan Basri. (Jamal)