Papua60detik – Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom menanggapi perbincangan publik mengenai penggunaan slogan 'Mimika Rumah Kita' yang belakangan menuai pro dan kontra. 

Ia menegaskan pentingnya melihat persoalan ini secara jernih, baik dari sisi hukum maupun dari aspek identitas budaya masyarakat Mimika.

Menurut Elinus, secara umum pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan atau branding wilayah melalui peraturan daerah (Perda) maupun keputusan bupati. Karena itu, penggunaan slogan 'Mimika Rumah Kita' bisa dianggap sah apabila telah melalui mekanisme formal.

“Hal yang perlu dipastikan adalah apakah sudah ada perda atau regulasi yang jelas, serta apakah prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya pemilik hak ulayat Amungme dan Kamoro,” ujarnya.

Dari sisi representasi budaya, Elinus menyebut ada dua pandangan yang sama-sama perlu dihormati. Kelompok yang mendukung menilai slogan ini dapat memperkuat rasa kebersamaan di tengah keragaman penduduk Mimika. Sementara itu, pihak yang mengkritisi khawatir nilai budaya asli terpinggirkan, mengingat motto resmi 'Eme Neme Yauware' sudah mengakar kuat sebagai identitas masyarakat Mimika.

“Elit politik maupun pemerintah harus bijak melihat ini. Motto Eme Neme Yauware adalah identitas asli yang harus dihormati. Kalau ada tambahan slogan, perlu ditegaskan bahwa itu bukan untuk mengganti, melainkan melengkapi dalam semangat kebersamaan,” jelas Elinus.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog dengan tokoh adat, akademisi, dan masyarakat sipil. Langkah ini dinilai penting agar tidak terjadi salah paham di tengah masyarakat.

“Yang terpenting adalah transparansi, partisipasi, dan penghormatan terhadap nilai lokal. Slogan atau motto seharusnya menyatukan, bukan memecah belah,” tambahnya.

Elinus berharap perdebatan soal slogan dapat dilihat bukan semata tentang kata-kata, tetapi tentang penghormatan identitas, representasi budaya, serta penguatan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Mimika. (Faris)