Didemo Pasca Rolling Pejabat, Bupati Sebut Keterlibatan Pemain Lama
Bupati Mimika, Johannes Rettob saat memimpin apel, foto: Martha/Papua60detik
Bupati Mimika, Johannes Rettob saat memimpin apel, foto: Martha/Papua60detik

Papua60detik -  Bupati Mimika Johannes Rettob menanggapi aksi unjuk rasa dan berbagai kritik yang muncul pasca rolling pejabat.

Ia melihat indikasi upaya provokasi untuk memecah hubungan antara bupati dan wakil bupati pada unjuk rasa itu.

"Ada kemarin unjuk-unjuk rasa dilakukan itu niatnya kurang bagus itu. Niatnya untuk memecah belah saya dengan bupati, seakan-akan semua keputusan itu saya dan wakil bupati tidak tahu apa-apa," kata Bupati saat pimpin apel gabungan di Puspem, Senin (30/03/2026). 

Menurutnya, apa yang terjadi adalah pola lama. Muncul  dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang disebutnya sebagai pemain lama atau orang-orang lama. Ia mengaku sudah mengantongi beberapa nama. 

"Ini pemain-pemain lama yang biasa kasih perang bupati sama wakil. Saya yakin pasti ada dan mungkin ada di antara kamu. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan di luar kalian. tapi saya sudah curiga ada beberapa nama yang saya dapat, hati-hati. Pemain-pemain lama, biasa. Mungkin istilahnya belum move on," pungkasnya," pungkasnya.

John Rettob menegaskan bahwa seluruh proses pengusulan hingga penetapan jabatan berada langsung di bawah kendalinya dan tidak ada intervensi dari pihak mana pun dalam pengambilan keputusan tersebut.

"Bupati tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Akun dari BKN saya pegang sendiri, jadi saya usulkan dan kirimkan nama-nama ke BKPSDM supaya mereka input di sistem, dan saya cek dulu sebelum upload," 

Ia menjelaskan, setiap usulan yang dikirim ke sistem akan mendapatkan tiga jawaban yaitu, direkomendasikan, tidak direkomendasikan, atau tidak dapat diproses. Jawaban tersebut masuk ke akun BKN yang dipegang bupati sendiri. Hasil tersebut kemudian dikembalikan ke BKPSDM untuk ditindaklanjuti.

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah kendala yang muncul lebih banyak disebabkan oleh ketidaksesuaian data dalam sistem MyASN, seperti riwayat karier yang tidak sesuai atau pangkat sebelumnya yang belum diunggah.

Ia menegaskan, semua keputusan diambil bersama dengan wakil bupati. 

"Bapak ibu, jangan curiga, semua itu ada di tangan saya, hasilnya itu saya diskusi dengan wakil bupati, kemudian kita usulkan melalui BKPSDM. Tetapi sebelumnya harus dikirim ke akun saya dulu. Kalau benar saya upload, kalau salah saya suruh ganti," terangnya. (Martha)