Papua60detik – Fraksi Partai Gerindra DPRK Mimika menyampaikan pandangan akhirnya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna IV Masa Sidang II Tahun 2025 yang digelar Jumat (4/7/2025). 

Penyampaian tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi Gerindra, Elinus Balinol Mom.

Mengawali penyampaiannya, Fraksi Gerindra menyatakan menerima jawaban Bupati Mimika dengan beberapa catatan penting sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Mimika.

Fraksi Gerindra meminta Bupati segera mengangkat Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dinas PUPR Kabupaten Mimika, dengan merujuk pada regulasi tentang aparatur sipil negara dan manajemen PNS. Selain itu, Gerindra menegaskan pentingnya pembentukan tim khusus untuk memantau serapan anggaran di setiap OPD secara real-time, guna mendeteksi hambatan dan mempercepat solusi.

Di bidang pendidikan, Fraksi Gerindra mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, keterbukaan data peningkatan jumlah siswa di semua jenjang, serta evaluasi pengawasan penggunaan dana BOS agar lebih transparan dan akuntabel.

Sementara itu, untuk sektor kesehatan, Gerindra mendesak peningkatan status RSUD Mimika dari tipe C ke tipe B serta menyuarakan perlunya edukasi dan sosialisasi masif terhadap penyakit menular seperti HIV/AIDS. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah menunjukkan Mimika sebagai daerah dengan kasus HIV/AIDS tertinggi, yakni mencapai 7.923 kasus.

Fraksi Gerindra juga menyoroti lemahnya pengawasan internal dan menuntut Inspektorat Mimika lebih proaktif dalam menjalankan fungsi audit dan sistem peringatan dini terhadap potensi penyimpangan keuangan daerah. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja konsultan perencana dan pengawas juga diminta agar tidak menghambat pelaksanaan proyek strategis di Mimika.

Tak kalah penting, Fraksi Gerindra menekankan bahwa setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa. Langkah ini dinilai penting untuk memperbaiki rendahnya serapan anggaran dan memperkuat proses pengadaan yang efisien dan akuntabel.

Di sektor pertanian, Fraksi Gerindra mendorong intensifikasi pertanian lokal, pengembangan perikanan dan peternakan, serta optimalisasi rantai pasok untuk menjaga stabilitas harga pangan. Termasuk melalui sidak pasar dan sistem informasi harga pangan yang transparan.

Dalam hal ketenagakerjaan, Fraksi Gerindra meminta Pemkab Mimika menjembatani penyelenggaraan job fair bagi 174 kontraktor yang beroperasi di Mimika, dengan prioritas untuk pencari kerja ber-KTP Mimika. Mereka juga mendesak penyelesaian kasus mogok kerja 2017 antara karyawan PT Freeport Indonesia dan perusahaan privatisasi yang hingga kini belum tuntas.

Fraksi ini turut mendorong pemerintah berkoordinasi dengan Kemenpan-RB terkait formasi CPNS dan penambahan kuota calon praja. Sementara di sektor budaya, mereka menyerukan dibangunnya ikon budaya Amungme dan Kamoro serta pelaksanaan festival budaya untuk mengangkat identitas lokal.

Mengakhiri penyampaiannya, Fraksi Gerindra menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

“Kami berharap semua catatan yang disampaikan menjadi perhatian serius pemerintah daerah, demi pembangunan Mimika yang lebih berkualitas, adil, dan berdaya saing,” tutup Elinus Balinol Mom di hadapan forum paripurna. (Faris)