Papua60detik - Di Hari Demokrasi Internasional 15 September 2025, Ketua Aliansi Pemuda Kamoro  Rafael Taorekeyau menilai pemuda di Kabupaten Mimika belum maksimal menyuarakan aspirasi ke pemerintah maupun ke wakil rakyat. 

Menurutnya, hal itu terjadi karena sebagian besar pemuda terikat dengan kepentingan pribadi, kelompok sampai ke kepentingan politik praktis.

"Peran pemuda di Kabupaten Mimika belum maksimal. Hari ini kita lihat banyak organisasi yang terlibat dengan kepentingan politik. Akibatnya mereka mau berekspresi itu juga kadang berdasarkan kepentingan tertentu atau dipakai melakukan aksi demi kepentingan sekelompok orang. Ini yang menjadi masalah," ujar Rafael saat diwawancarai, Senin (15/09/2025).

Pasifnya pemuda di dalam berbagai situasi nasional dan lokal Mimika membuat Rafael menyadari bahwa sebagian pemuda saat ini tidak tertarik berorganisasi. Padahal organisasi berperan penting membentuk karakter seorang pemuda dalam melihat situasi demokrasi di suatu daerah. Pemuda yang punya pengalaman berorganisasi akan memiliki pola pikir dan memahami mekanisme dalam meneriakkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

"Dalam hal itu kita masih kurang sehingga belum mengetahui bagaimana membuka ruang demokrasi di Kabupaten Mimika," tambahnya. 

Menurutnya, pemuda yang paham makna demokrasi, pasti juga memahami posisi rakyat sebagai penguasa tertinggi.  Sehingga dengan sendirinya, pemuda lebih peka melihat keluhan-keluhan masyarakat dan berani menyuarakannya ke pemerintah.

"Aspirasi itu datang dari keluhan rakyat. Sebagai anak muda kita harus menyerap dan melihat situasi di Kabupaten Mimika secara real. kemudian bilamana ingin menyuarakan melalui aspirasi itu harus terlepas dari kepentingan atau pun sehingga aspirasi itu tercapai. Itu haris murni datang dari masyarakat itulah yang disebut dengan demokrasi," pungkasnya. 

Di sisi lain Rafael tak memungkiri, ruang demokratik di Mimika memang belum terbuka maksimal. Masih banyak faktor yang menghalangi aksi demontrasi tidak terjadi. Namun, akhir-akhir ini, di tengah isu demontrasi, Rafael mengapresiasi wakil rakyat yang mau membuka ruang demokrasi bagi masyarakat dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Menurutnya, cara yang elegan itu menjadikan aspirasi bisa diterima dengan cepat. 

"Ke depan bilamana masyarakat ingin menyampaikan aspirasi wajib dilindungi oleh undang-undang hak asasi manusia. Negara kita adalah negara demokrasi, kita perlu patuh pada hukum di negara kita," pungkasnya. (Martha)