lPapua60detik – Komisi IV DPRK Mimika menggelar Hearing Tahap II dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika di ruang rapat paripurna DPRK Mimika, Rabu (17/9/2025).

Hearing ini dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, didampingi Wakil Ketua Ancelina Beanal, Sekretaris Yuliana Dice Amisim, serta anggota Amos Jamang. Turut hadir Wakil Ketua III DPRK Mimika, Aster Tsenawatme. Dari pihak Bappeda hadir Sekretaris Yosep Manggasa bersama jajaran.

Elinus Balinol Mom, dalam paparannya menegaskan bahwa masih banyak kendala pada program-program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdampak pada serapan anggaran.

 "Banyak sekali kekurangan yang kami temukan dalam pengawasan, misalnya di LPSE dan OPD yang bermitra dengan Komisi IV. Akhirnya proses fisik terkendala. Ini jangan sampai terulang lagi seperti tahun 2025," tegasnya.

Elinus menekankan, Bappeda memiliki peran strategis sebagai pusat perencanaan pembangunan jangka menengah. Karena itu, ia berharap DPRK tidak hanya dilibatkan pada tahap pengesahan perda, tetapi juga diberikan ruang untuk mengusulkan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. 

"Kita ingin program dan kebijakan benar-benar berdampak nyata," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV, Ancelina Beanal, menyebut hearing ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif. 

"Kita bukan mencari kesalahan, tetapi ingin memberikan rekomendasi konstruktif agar visi dan misi bupati serta wakil bupati bisa terealisasi," ucapnya.

Sekretaris Komisi IV, Yuliana Dice Amisim, menyoroti lemahnya dampak program yang dijalankan OPD.

 "Selama ini saya tidak melihat dampak yang jelas dari program-program. Tolong realisasi anggaran benar-benar menyentuh perumahan, lingkungan bersih, air bersih, dan kebutuhan nyata masyarakat," kata Yuliana

Anggota Komisi IV, Amos Jamang, mengkritisi ketidaksesuaian realisasi program dengan usulan masyarakat. Ia mencontohkan pembangunan perumahan di Distrik Tembagapura. 

"Masyarakat mengusulkan tujuh unit rumah di Kampung Waa Banti, tetapi dibangun di Kampung Tsinga. Ini membuat warga bingung," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRK Mimika, Aster Tsenawatme, menyoroti pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus). 

"Masih banyak OAP yang belum memiliki rumah layak. Dana Otsus harus berpihak pada masyarakat, terutama untuk air bersih, perumahan, pendidikan, dan kesehatan di pesisir maupun pegunungan," tegasnya.

Sekretaris Bappeda Mimika, Yosep Manggasa, menjelaskan pihaknya tetap menjalankan fungsi sesuai amanat perda, yakni perencanaan dan penelitian. Ia merinci, anggaran yang dikelola tahun ini mencapai Rp66,2 miliar dengan realisasi fisik 60 persen dan realisasi keuangan 38,24 persen.

"Kenapa realisasi fisiknya lebih tinggi? Karena kami menyusun dokumen. Secara fisik dokumen sudah diproses, tapi pembayarannya menunggu dokumen selesai. Itu sebabnya realisasi fisik terlihat lebih besar dari realisasi keuangan," jelas Yosep.

Ia optimistis dengan sisa waktu yang ada, Bappeda bisa mencapai target 100 persen realisasi.

"Terima kasih atas masukan dari DPRK. Ini akan kami laporkan ke pimpinan agar menjadi perhatian, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi," pungkasnya. (Faris)