Papua60detik - Ketua Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua (BPD KAPP) Kabupaten Nabire, Dominggus Pigai meminta proyek yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) harus memprioritaskan pengusaha orang asli Papua (OAP).

“Kami perlu pertegas bahwa Otsus ada karena kami, dan kami ada karena Otsus Papua. Jadi program-program yang bersumber dari dana Otsus harus benar-benar memberikan ruang kepada pengusaha orang asli Papua, yang benar-benar memiliki hati untuk memberdayakan OAP,” ujar Pigai kepada Papua60detik.id di Nabire, Selasa (10/3/2026). 

Ia menambahkan bahwa lembaga yang dipimpinnya hadir untuk membedakan dan memperhatikan pengusaha asli Papua yang benar-benar memiliki komitmen membangun ekonomi masyarakat Papua.

Pigai menjelaskan keberadaan KAPP tidak dapat dipisahkan dari kebijakan Otonomi Khusus Papua. Menurutnya, kedua hal tersebut memiliki hubungan yang erat dalam upaya memberdayakan pengusaha asli Papua.

“KAPP hadir untuk membedakan pengusaha orang asli Papua. Kami akan memperhatikan pengusaha-pengusaha yang memiliki hati nurani untuk membantu dan membangun ekonomi orang asli Papua,” katanya.

Pigai meminta seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire memprioritaskan pengusaha asli Papua dalam pemberian paket pekerjaan, terutama yang bersumber dari dana Otonomi Khusus.

“Saya harap  agar langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa dana Otsus benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua khususnya orang asli Papua,”katanya.

KAPP akan mengeluarkan rekomendasi bagi pengusaha asli Papua yang ingin mendapatkan paket pekerjaan dari pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian proyek.

“Jika pengusaha ingin mendapatkan paket pekerjaan, maka harus melalui rekomendasi dari lembaga pengusaha Papua. Tanpa rekomendasi itu, kami harap dinas terkait tidak memberikan paket pekerjaan,” tegasnya.

Selain itu, KAPP juga berencana menggelar berbagai kegiatan pelatihan dan seminar kewirausahaan bagi pengusaha asli Papua, baik skala kecil maupun besar. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengusaha lokal agar mampu bersaing secara profesional.

“Kami akan mengundang pengusaha-pengusaha yang sudah berhasil untuk memberikan materi dalam seminar dan pelatihan setiap tahun. Dengan begitu, pengusaha Papua bisa belajar dan mengembangkan usahanya,” jelasnya.

Pigai menekankan pentingnya legalitas perusahaan bagi para pengusaha asli Papua. Ia mengingatkan bahwa setiap perusahaan harus memiliki dokumen dan administrasi yang jelas agar dapat dipercaya dalam menjalankan berbagai proyek pembangunan.

“Kami mendorong agar setiap perusahaan memiliki legalitas yang jelas. Dengan begitu, pengusaha Papua bisa berkembang dan dipercaya dalam menjalankan kegiatan ekonomi,” katanya.  (Elia Douw)