Komisi III DPRK Mimika Dorong Percepatan Akses Transportasi ke Semua Fasilitas Kesehatan
Kamis, 18 September 2025 - 12:25 WIT - Papua60Detik

Papua60detik - Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra menyampaikan agar akses ke Rumah Sakit Waa Banti dipermudah untuk mempercepat pelayanan kesehatan. Hal itu ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika.
Kepala Rumah Sakit Waa Banti, Anita Sanjaya mengungkapkan bahwa akses jalan di Waa Banti memang lumayan tertutup dengan alasan keamanan. Ada akses tertentu yang harus melalui izin PT Freeport Indonesia. Para petugas yang ingin naik turun harus mengajukan surat perjalanan ke PTFI sebab kendaraan yang digunakan adalah milik perusahaan.
"Bukan terkendala. Kan, selama ini kita berkolaborasi. Selama ini transportasi yang disediakan memang semua milik PTFI. Akhirnya kita mengajukan, dari mereka tanggapan cepat. Ada grupnya, perjalanan dengan konsep emergency itu juga kami sudah punya rule," terang Anita saat diwawancarai, Rabu (17/08/2025).
Namun, ia berharap apabila proses itu bisa dipangkas, pelayanan bisa lebih dipercepat, sehingga perlu koordinasi semua pihak termasuk distrik. Selama ini, harus ada proses pengajuan ke PTFI di mana mulai dari driver juga harus berlisensi internasional dan mobil harus milik PTFI.
"Mungkin ada kekhususan, yang namanya pemerintah, kan kita di sana pelayanan. Mungkin ada hal-hal yang bisa di kolaborasikan," tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III, Herman Gafur menegaskan bukan hanya pembukaan akses di RSUD Waa Banti, tetapi semua akses kesehatan yang ada di pesisir dan pegunungan wajib dipermudah dan dijadikan prioritas.
Ia pun menyampaikan, masalah akses ini akan terus didorong supaya di tahun 2026 nanti, permerintah daerah melalui dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Dinas Perhubungan memikirkan solusi.
Menurut Herman, membuka akses bukan hanya berdampak pada segi kesehatan, tetapi juga akan berdampak ke kehidupan masyarakat dari pendidikan hingga ekonomi.
"Selama ini, itu yang menjadi kendala. Karena bagaimana orang yang ada di pesisir dan pegunungan mau dilayani secara maksimal kalau infrastruktur kesehatan ini belum buka aksesnya. Mereka sudah stadium sekian mau ke kota atau mau dirujuk tetapi terkendala," pungkasnya. (Martha)