Papua60detik – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dijadwalkan menggelar serangkaian rapat dengar pendapat (hearing) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Agenda ini bertujuan untuk mengevaluasi program kerja, menyerap informasi, serta mendorong perbaikan dalam berbagai sektor layanan publik.

Dalam rapat Komisi IV yang dilakukan pada Rabu (11/6/2025) diputuskan Rangkaian hering akan dimulai besok, dengan menghadirkan dua OPD, yakni Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Pada sesi bersama LPSE, Komisi IV akan meminta penjelasan terkait berbagai kendala dalam proses lelang dan tender proyek, termasuk lelang terbatas bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP) maupun pelaku usaha umum. Evaluasi terhadap penerapan E-Katalog juga menjadi salah satu sorotan utama.

Sementara itu, DLH akan dimintai klarifikasi mengenai penanganan sampah di wilayah perkotaan yang dinilai belum optimal, pentingnya pengelolaan sampah terpadu, serta peran masyarakat dalam pengawasan dan pelestarian lingkungan. Komisi IV juga akan mengevaluasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas Galian C dan menyoroti mekanisme serta syarat-syarat perizinannya.

Rangkaian hearing akan berlanjut pada hari senin mendatang, dengan agenda sebagai berikut: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): Fokus pada evaluasi penyerapan anggaran yang masih rendah serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Dinas Perhubungan: Optimalisasi pelayanan dan fasilitas transportasi publik di Mimika, penataan lalu lintas untuk mengatasi kemacetan dan kecelakaan, pengembangan infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung perekonomian daerah, serta digitalisasi layanan transportasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan: menyoroti tentang Program Penyediaan Perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan Rendah  dan percepatan sertifikasi tanah Milik Pemerintah.

Bappeda Evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika, sinergi perencanaan pembangunan demi percepatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pemerataan akses wilayah, serta strategi penanganan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom menegaskan, agenda haering ini merupakan bagian dari tugas pengawasan legislatif agar pelaksanaan program OPD tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran yang digunakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, terutama di bidang infrastruktur, lingkungan, dan pelayanan dasar,” tegasnya.

Komisi IV DPRK Mimika berharap, dari hasil hearing ini dapat dirumuskan langkah-langkah strategis untuk mendorong kinerja OPD ke arah yang lebih baik serta mengatasi berbagai kendala yang selama ini menghambat pembangunan di Kabupaten Mimika. (Faris)