Papua60Detik - Komisi IV DPRK Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Mimika, Jumat (21/8/2026).

RDP dipimpin Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Elinus Balinol Mom, didampingi Wakil Ketua III DPRK Mimika, Ester Tsenawatme, serta jajaran anggota Komisi IV, yakni Ancelina Beanal, Yuliance Amisim, dan Darwin Rombe. 

Rapat tersebut fokus pada evaluasi capaian kinerja pengadaan barang dan jasa, percepatan penyerapan anggaran, serta implementasi regulasi pemberdayaan pengusaha lokal.

Elinus Mom menegaskan pentingnya efisiensi proses lelang proyek agar percepatan penyerapan anggaran daerah berjalan optimal. Selain itu, DPRK Mimika mendorong langkah konkret pemerintah dalam memberdayakan kontraktor OAP.

"Kita berharap proses tender dan lelang barang ini tetap berjalan dengan baik, dan kita juga terus mendorong pemberdayaan bagi kontraktor OAP," ujar Elinus.

Sementara Darwin Rombe menyoroti maraknya perusahaan dari luar daerah yang memenangkan tender di Mimika.

"Kontraktor yang ada di Kabupaten Mimika seringkali mengeluhkan banyak perusahaan dari luar yang menang lelang tender dan menjual proyeknya ke orang-orang yang ada di daerah sini. Ini perlu perhatian," tegas Darwin.

Darwin meminta BPBJ melakukan evaluasi dan verifikasi faktual sebelum menetapkan pemenang lelang, seperti memastikan keberadaan kantor operasional dan ketersediaan alat berat di Timika. Ia juga mengusulkan program pembinaan dan bimbingan teknis (Bimtek) berkala bagi kontraktor OAP agar mampu bersaing dalam sistem lelang terbuka maupun terbatas.

Kepala BPBJ Setda Mimika, Anton Pasoro, mengatakan, pendelegasian paket proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke BPBJ menunjukkan tren positif. Ia memaparkan bahwa saat ini untuk paket pekerjaan fisik, dari total paket, sebanyak 90 paket telah didelegasikan dan masuk proses tender. 

“Sisa sekitar 100 paket masih dalam tahap penyelesaian perencanaan di OPD atau sekitar 70 paket berada di Dinas PUPR yang dialokasikan melalui e-Purchasing,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk paket jasa konsultan (Perencanaan & Pengawasan), dari total 125 paket RUP, sebanyak 102 paket telah didelegasikan ke BPBJ, sedangkan 23 paket sisanya masih berproses.

Terkait pemberdayaan pengusaha OAP, BPBJ menyepakati perlunya pelatihan teknis dan pendampingan penyusunan dokumen lelang agar pengusaha lokal dapat memenuhi standar kualifikasi secara mandiri. (Joe Situmorang)