Papua60detik – Kota Merauke, ibukota Papua Selatan diguncang aksi unjuk rasa pada Senin (15/9/2025). Setidaknya dua massa aksi yang menggelar demonstrasi. Pertama kelompok massa yang menyebut diri Solidaritas Peduli Pembangunan Papua Selatan. Kedua, Komite Aksi Selamatkan Demokrasi dan Lingkungan Papua Selatan (Komesdeling Papsel)

Di halaman Gedung Negara, Kantor Gubernur, massa Solidaritas Peduli Pembangunan Papua Selatan mengultimatum pemerintah segera melakukan rekonsiliasi birokrasi dengan adat. Jika tidak, pembangunan Papua Selatan terancam stagnan.

Juru Bicara Solidaritas, Saleh Sangaji, menegaskan pembangunan hanya akan kokoh bila ditopang legitimasi adat.

“Kami ingin pemerintah daerah duduk bersama masyarakat adat di empat kabupaten melalui lembaga adat, untuk merefleksikan perjalanan pembangunan dan menentukan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat Papua Selatan,” tegas Saleh dengan nada lantang.

Massa juga menuding adanya manuver pihak-pihak yang menunggangi jargon demokrasi demi merusak jalannya pembangunan.

“Demokrasi jangan dipakai untuk sabotase. Kalau kebijakan sudah disetir segelintir orang, rakyatlah yang jadi tumbal. Itu yang kami lawan!” sergahnya.

Sementara Komesdeling Papsel long march dari Mangga Dua melewati Bundaran Libra dan Jalan Raya Mandala hingga sampai di lokasi aksi, Kantor Gubernur Papua Selatan.

Dalam orasinya, demonstran menuding PSN hanyalah proyek kepentingan kapitalis yang mengorbankan tanah adat Papua. Mereka menilai proyek itu cacat hukum karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat sesuai amanat PP Nomor 42 Tahun 2021.

Dari pamflet dan pernyataan sikap yang dibagikan, tercatat 36 poin tuntutan. Beberapa di antaranya menolak PSN, pemekaran kabupaten baru, batalyon militer, transmigrasi, dan perkebunan sawit di Papua Selatan.

Menutup tambang ilegal serta menghentikan operasi pertambangan di Papua, menghentikan operasi militer di berbagai wilayah Papua dan menarik pasukan organik maupun non-organik.

Mendesak pendidikan dan kesehatan gratis, pasar khusus OAP di Merauke, lapangan pekerjaan, serta kuota penuh CPNS 2025 bagi orang asli Papua Selatan.

Mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM, membebaskan tahanan politik, serta membuka akses jurnalis independen di Papua.

Aksi sempat memanas karena Komasdeling Papsel berhadapan dengan kelompok lain, yakni Solidaritas Aksi Peduli Pembangunan Provinsi Papua Selatan yang lebih dulu menggelar aksi di lokasi sama.

Situasi makin sensitif setelah sejumlah massa Komasdeling Papsel kedapatan ada yang memakai atribut bercorak Bintang Kejora, simbol yang lekat dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Ketegangan akhirnya mereda setelah Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa turun langsung menemui massa dan menerima dokumen berisi tuntutan serta pernyataan sikap. Usai penyerahan poin tuntutan, massa perlahan membubarkan diri.

Di hari yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan tiba di Merauke untuk melaksanakan kunjungan kerja. (Jamal)