Papua60detik - Pemerintah Provinsi Papua Tengah mempersiapkan peluncuran program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) pada 17 Agustus 2025 bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan RI.

‎Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan Disdikbud Papua Tengah, Yulianus Kuayo, kepada wartawan di Nabire, Papua Tengah, Kamis (31/7/2025).

Program ini katanya merupakan bagian dari janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah untuk menjawab kebutuhan dasar pendidikan yang adil dan merata.

"‎Program SSH akan menjadi model pendidikan yang tidak hanya memperpanjang jam belajar, tetapi juga memperkuat isi dan metode pembelajaran di sekolah-sekolah sasaran. Gubernur Papua Tengah dijadwalkan akan mengumumkan nama-nama sekolah pelaksana program tahap pertama pada momentum peluncuran tersebut," katanya.

Yulianus ‎mengatakan bahwa program ini tidak berdiri sendiri. SSH akan diluncurkan bersamaan dengan program pendidikan gratis dan sistem pendataan pendidikan berbasis OAP dan non-OAP.

‎"Kami juga akan launching sistem data pendidikan OAP dan non-OAP. Tujuannya agar provinsi dapat mengintervensi secara lebih tepat sasaran. Misalnya, kami bisa tahu jumlah anak usia PAUD hingga SMP yang tidak sekolah, dan juga tahu siapa yang sudah masuk dapodik tapi akhirnya dropout," ujar Yulianus.

Menurutnya, data tersebut penting dalam menyusun kebijakan jangka panjang yang berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Tengah. 

Meskipun pengelolaan teknis sekolah dasar hingga menengah adalah kewenangan kabupaten/kota, provinsi tetap memiliki mandat untuk mendukung dari sisi pembiayaan dan kebijakan makro, sesuai dengan amanat PP 10.

‎Yulius mengungkapkan bahwa tantangan terbesar justru ada di wilayah pedalaman dan 3T. Ia mencontohkan beberapa sekolah di wilayah seperti Totoberi, di mana anak-anak masih harus berburu bersama orang tua sepulang sekolah. 

‎"Kalau mereka sekolah lalu langsung ke hutan berburu, besok datang sekolah, pelajaran hari sebelumnya hilang. Jadi ini pekerjaan besar, karena kita bicara soal ekosistem, bukan hanya ruang kelas," katanya.

‎Penetapan sekolah-sekolah pelaksana SSH tidak sepenuhnya ditentukan oleh kabupaten. Setiap kabupaten diminta mengusulkan maksimal lima sekolah dari wilayah 3T dengan mayoritas murid asli Papua. Provinsi kemudian akan menyeleksi satu atau dua sekolah dari daftar tersebut.

‎"Kriteria kami jelas sekolah di daerah 3T dan populasi murid OAP yang tinggi. Ini langkah awal sebelum diperluas ke kabupaten lainnya di tahun-tahun berikut," kata Kuayo. (Elia)