Dasar Kelayakan Mervin Komber Sebagai Representasi Aspirasi Masyarakat Papua dalam Lingkar Kabinet Presiden Prabowo

Mervin Komber. Foto: Dokumentasi pribadi

Oleh: Jerry F. G. Bambuta

Mervin Komber bukan orang asing jika di kaitkan dengan isu kepentingan masyarakat Papua. Ia di kenal luas bukan hanya secara lokal Papua, tapi juga secara nasional sebagai representasi aspirasi masyarakat Papua. Dan ini wajib menjadi perhatian serius untuk mengakomodir Mervin Komber dalam lingkar Kabinet Presiden Prabowo. Dengan demikian, Presiden Prabowo menegaskan keberpihakannya terhadap keterwakilan aspirasi masyarakat Papua di tingkat pusat.

Dasar argumentasi yang membuat seorang Mervin Komber wajib di perhatikan Presiden Prabowo adalah karena memiliki rekam jejak representasi politik, pengalaman kelembagaan, kedekatan dengan masyarakat Papua, serta kapasitas intelektualnya. Saya mencoba menguraikan dasar kapasitas potensial seorang Mervin Komber adalah sebagai berikut:

DASAR KAPASITAS POTENSIAL MERVIN KOMBER

1. Mandat elektoral dari masyarakat Papua Barat

Mervin Komber memiliki legitimasi politik karena pernah dipilih sebagai anggota DPD RI dari daerah pemilihan Papua Barat. Dalam Pemilu 2009, KPU mencatat Mervin memperoleh 41.869 suara dan berada di peringkat ketiga calon terpilih DPD Papua Barat. Pada Pemilu 2014, KPU kembali mencatatnya sebagai anggota DPD RI terpilih dari Papua Barat dengan 74.021 suara, peringkat ketiga.

2. Pengalaman langsung di lembaga negara tingkat pusat

Pengalaman sebagai anggota DPD/MPR RI selama dua periode memberikan Mervin pemahaman langsung mengenai mekanisme penyampaian aspirasi daerah kepada pemerintah pusat, proses legislasi, pengawasan, serta hubungan kelembagaan antara daerah dan pusat. Ia juga pernah menjadi Ketua Badan Kehormatan DPD RI pada 2017–2019.

3. Memiliki akar sosial dan kultural di Tanah Papua

Mervin berasal dari Fakfak, Papua Barat, dan mempunyai keterikatan dengan lingkungan masyarakat serta adat Papua. Dalam sejumlah pandangannya mengenai pembangunan Papua, ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis adat dan keterlibatan lembaga-lembaga Papua dalam pembangunan. Ini penting karena aspirasi Papua tidak hanya berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan politik, tetapi juga menyangkut adat, identitas, hak masyarakat asli Papua, dan pola pembangunan yang sesuai dengan kondisi lokal.

4. Pengalaman organisasi dan kepemudaan

Sebelum dan selama berkarier di tingkat nasional, Mervin aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, termasuk PMKRI. Rekam jejak tersebut menjadi salah satu modal sosial untuk menjembatani aspirasi masyarakat sipil, generasi muda, dan institusi negara.

5. Kapasitas akademik dan intelektual

Selain pengalaman politik, Mervin juga berkiprah sebagai akademisi di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Menurut Data Garuda Kemdiktisaintek, mencatat keterlibatannya dalam publikasi ilmiah, termasuk penelitian mengenai pemerintahan dan pembangunan di Papua Barat Daya. Dengan demikian, posisi sebagai penyambung aspirasi dapat diperkuat bukan hanya oleh pengalaman politik, tetapi juga oleh kemampuan akademik dalam membaca persoalan pembangunan Papua.

6. Memiliki rekam jejak menyuarakan persoalan Papua di tingkat nasional

Jauh sebelum menjadi anggota DPD, Mervin telah terlibat dalam penyampaian tuntutan mengenai persoalan Papua kepada pemerintah pusat. Pada 2006, misalnya, ia tercatat sebagai salah satu peserta aksi mahasiswa Papua di Jakarta yang menyampaikan sejumlah tuntutan terkait Papua kepada pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam membawa isu Papua ke tingkat nasional bukan semata-mata muncul karena jabatan politik.

RUMUSAN ARGUMENTATIF

Dengan dasar tersebut, kapasitas Mervin Komber sebagai perpanjangan aspirasi masyarakat Papua ke Pemerintah Pusat merupakan kombinasi paripurna. Mervin Komber adalah kombinasi strategis antara legitimasi elektoral, pengalaman kenegaraan, akar sosial-kultural, kapasitas akademik, dan rekam jejak memperjuangkan isu Papua di tingkat nasional. Ia tidak hanya memiliki pengalaman sebagai representasi formal masyarakat Papua melalui DPD RI, tetapi juga memiliki pengalaman berinteraksi dengan masyarakat dan memahami persoalan pembangunan Papua dari perspektif lokal.

*Jerry F. G. Bambuta adalah Pendiri Forum Literasi Masyarakat