Papua60detik - Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa-Mahasiswi Kabupaten Paniai (KOMAKAPA) Sulawesi Utara dengan tegas menolak  rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Paniai.

"Meningkatnya aktivitas militer di Kabupaten Paniai serta rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) yang tidak berdasarkan aspirasi rakyat telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," ujar Perwakilan KOMAKAPA, Bunaipai dalam siaran persnya, Selasa pagi (19/5/2026). 

Mahasiswa menilai rencana tersebut mengancam keamanan masyarakat sipil, memecah persatuan masyarakat adat, serta membuka ruang kepentingan politik dan eksploitasi sumber daya alam di tanah Paniai. 

Ia menyatakan, peningkatan kehadiran militer, rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan masuknya perusahaan ilegal di Kabupaten Paniai memiliki keterkaitan kepentingan politik dan eksploitasi sumber daya alam di tanah adat Papua.

"Untuk itu, kami menolak seluruh rencana pemekaran DOB seperti Moni, Paniai Timur, Paniai Barat, dan Wedauma karena tidak berdasarkan aspirasi rakyat serta berpotensi memecah persatuan masyarakat adat Paniai," tegasnya. 

KOMAKAPA mengecam tindakan-tindakan yang mengatasnamakan pembangunan dan keamanan, namun justru mengancam kehidupan masyarakat adat, merusak tatanan sosial, dan menciptakan trauma bagi masyarakat Kabupaten Paniai.

Mahasiswa menegaskan masuknya perusahaan ilegal yang berpotensi merampas tanah adat, merusak hutan, dan mengancam kehidupan masyarakat Paniai.

"Tanah adat, hutan, dan seluruh sumber daya alam di Kabupaten Paniai adalah milik masyarakat adat dan bukan objek bisnis politik, militer, maupun investasi ilegal," tegas Bunaipai.

Mahasiswa Paniai juga mendesak kepada  segera menghentikan aktivitas militer yang mengganggu kehidupan masyarakat sipil di Kabupaten Paniai.

"Kami mengajak seluruh rakyat Paniai dan masyarakat Papua bersatu menjaga tanah adat, identitas, budaya, serta memperjuangkan hak asasi manusia dan masa depan Papua yang damai dan bermartabat," ajaknya. (Elia Douw)