Papua60detik.– Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa menjawab puluhan poin tuntutan dan aspirasi Komite Aksi Selamatkan Demokrasi dan Lingkungan Papua Selatan (Komasdeling Papsel).

Menurutnya, poin tuntutan Komasdeling tidak hanya menyangkut kebijakan daerah, tetapi juga kewenangan pemerintah pusat. Sebab itu solusi tidak bisa diambil sepihak. Perlu koordinasi dan forum bersama agar keputusan yang dihasilkan menyeluruh dan berkeadilan.

Pernyataan itu disampaikan Wagub saat menerima  aspirasi massa aksi Komasdeling di depan Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (15/9/2025).

Katanya, pemerintah daerah terbuka terhadap aspirasi masyarakat, namun penyelesaiannya harus dilakukan secara terstruktur melalui ruang dialog formal, bukan sekadar aksi di jalanan.

“Kalau kita hanya berdiskusi di jalan, itu kurang etis dan membuang energi. Lebih baik kita buka forum resmi, menghadirkan pemerintah, DPR, aparat, masyarakat adat, hingga pengusaha bila diperlukan. Dengan begitu tidak ada yang merasa ditinggalkan, dan kita bisa menemukan solusi damai yang adil bagi semua pihak,” jelasnya.

Wagub menekankan pentingnya menghadirkan gagasan yang konstruktif, terutama menyangkut isu tanah dan lingkungan yang menjadi inti tuntutan Komasdeling.

“Saya berharap semua pihak mau duduk bersama. Kita harus memahami persoalan ini secara utuh, lalu mencari jalan keluar yang menjaga kedamaian, keselamatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat Papua Selatan,” tandasnya. (Jamal)