Papua60detik - Persoalan bayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sedang terjadi di sejumlah daerah. Misalnya di Ternate dan beberapa daerah di NTT sudah tidak mampu membayar gaji dari APBD, sehingga memicu aksi demonstrasi.

Untungnya, Kabupaten Mimika dengan APBD sekitar 5,6 triliun masih sanggup membayar hak setiap pegawai. Setiap bulan, Pemkab Mimika harus membayar gaji sekitar 4.200 PPPK.

"Kamu harus bersyukur karena kita di Mimika masih mampu membayar gaji. Di daerah lain, hampir di beberapa daerah, kamu lihat di media,  PPPK demo di mana-mana karena tidak digaji. Jadi kamu catat, kerja dengan baik semuanya," tegas Bupati Mimika, Johannes Rettob saat memimpin apel pegawai, Senin (10/08/2026). 

Katanya, PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS. Perbedaannya hanya pada SK PPPK diperpanjang per lima tahun. Untuk itu, pemerintah akan terus melakukan evaluasi setiap tahun.

Menurutnya, banyak pegawai yang sebelumnya berstatus tenaga honorer, namun setelah diangkat menjadi PPPK justru mulai menunjukkan penurunan kedisiplinan dan kinerja.

"Mereka punya SK per lima tahun jadi kita evaluasi setiap tahun. Kalau ternyata ada aturan-aturan kepegawaian yang dilanggar mereka bisa ditindak," tegasnya. (Martha)